International Labour Conference (ILC) ke-97

International Labour Conference (ILC) ke-97, yang diadakan pada tanggal 27 Mei s/d 13 Juni 2008, di Jenewa, dihadiri oleh 178 (seratus tujuh puluh delapan) negara anggota PBB. Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ini merupakan forum pertemuan rutin tripartit internasional tahunan, yang membahas masalah ketenagakerjaan, peraturan atau kebijakan ILO berupa Rekomendasi atau Konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh negara anggota PBB.

Indonesia tahun 2008, telah berhasil mengirimkan delegasi dari ketiga unsur pemerintah (Depnakertrans), pengusaha (APINDO), serikat pekerja/buruh (SP/SB) dengan rincian sebagai berikut : 17 (tujuh belas) orang unsur Pemerintah diantara jumlah tersebut, ada 5 (lima) orang perempuan, 18 (delapan belas) orang unsur pengusaha diantara jumlah tersebut, ada 4 (empat) orang perempuan, 9 (sembilan) orang dari unsur serikat pekerja/buruh semua pesertanya laki-laki. Me;lihat dari komposisi kepesertaan ILC ke-97, pemerintah dan pengusaha sudah menerapkan kesetaraan jender dengan memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam forum tersebut. Sedangkan dari unsur pekerja/buruh belum menerapkan.

Pembahasan pada Sidang Konferensi yang disampaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Depnakertrans menyampaikan mengenai

1. Dugaan kasus pelanggaran Konvensi No. 105, bahwa sejak meratifikasi Kanvensi tersebut telah mengamandemen peraturan mengenai Pelarangan Kerja Paksa dengan diterbitkan Undang-Undang No. 26 Tahun 1999, untuk mengganti diterbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1963 tentang Penghapusan Tindak Subersif. Meskipun program rehabilitasi tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) masih ada, tetapi Peraturan Presiden No. 32 Tahun 1999 telah menyakinkan bahwa rehabilitasi Rutan sesuai dengan Konvensi ILO No. 105.

2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Indonesia selalu menghargai dan menjunjung Hak Asasi Manusia, dengan didukung pemberlakuan kebijakan :

a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b.Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 139 tidak mengatur hukuman denda dan penjara bagi peserta mogok kerja, dan Pasal 185.

c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Perselisihan Hubungan Industrial dengan memperhatikan Konvensi ILO sebagai prinsip, Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tetap berlaku dengan memperhatikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dengan memperhatikan kebebasan menyampaikan opini publik

3. Draft revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam proses pembuatan, yang saat ini berlaku masih warisan jaman kolonial Belanda.
Perwakilan Pengusaha

a. Perkembangan amandemen KUHP belum disajikan secara lengkap

b. Putusan Pengadilan Konstitusional penghapusan Putusan Pengadilan tahun 2006, menjatuhkan sanksi pinalti dan denda atas penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

c. Tahun 2007, Penghapusan denda dan penjara beserta kerja paksa karena menyampaikan kebebasan terhadap pemerintah adalah tidak konstitusional.

d. Mendukung adanya revisi UU No. 13/2003, agar sesuai dengan Konvensi No. 105.

Perwakilan Pekerja

Mendukung Penghapusan Pasal 155 dan 157 KUHP, serta pembuatan KUHP yang baru, terdapat aturan KUHP yang membahayakan Serikat Pekerja di Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Meminta amandemen Pasal 139, UU No. 13 Tahun 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: