RPP Pesangon Rampung 2009

Sumber : APINDO
Jakarta – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pesangon yang sedang dalam pembahasan, diperkirakan resmi menjadi ketentuan hukum pada 2009.

Pernyataan itu disampaikan Myra M Hanartani, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Depnakertrans, di Jakarta, Rabu (5/3).

Menurut dia, materi pembahasan kini terus bergulir dan mencapai berbagai kesepakatan yang krusial antara wakil-wakil pemerintah,

pengusaha/perusahaan, dan serikat pekerja/buruh.

Di dalam naskah RPPB Pesangon disebutkan bahwa tiap perusahaan/pengusaha wajib mengalokasikan dana cadangan untuk pembiayaan PHK (pemutusan hubungan kerja), baik akibat usia pensiun atau pemecatan di tengah masa kerja, sedikitnya 3 persen dari upah bulanan.

“Dengan metode ini, diharapkan perusahaan/pengusaha tidak lagi kesulitan memenuhi hak pekerja yang mengalami PHK, yakni mendapat uang minimal 32,2 kali upah bulanan,” kata Myra.

Menilik tren yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu terakhir, banyak perusahaan/pengusaha yang melakukan PHK mengaku kesulitan membayarkan hak pesangon terhadap pekerjanya.

“Jika mulai dari sekarang perusahaan/pengusaha mencicil dana cadangan pembiayaan PHK, maka tentu saja cash-flow perusahaan tidak akan terganggu jika harus memensiunkan atau melakukan pemecatan terhadap para pekerjanya,” ujar Myra.

RPP Pesangon tak lain bertujuan memberi kepastian agar pekerja mendapat hak mereka bila tiba masa pensiun atau mendadak di-PHK. Namun, mayoritas dana cadangan untuk pesangon yang dialokasikan oleh perusahaan ini sifatnya sukarela.

Ada perusahaan yang menyisihkan hingga 8% dari upah bulanan pekerja, tapi ada juga yang di bawah 3%.

Sementara dalam kaitan dengan sanksi, Myra mengatakan RPPB Pesangon sifatnya mengikat semua pengusaha/perusahaan, walaupun tidak mengancam dengan sanksi pidana.

“RPP ini tidak bisa mengatur sanksi pidana, hanya admisnistratif, karena yang bisa memberikan sanksi pidana adalah Undang-undang (UU), sementara PP (Peraturan Pemerintah) cuma bisa berikan sanksi administratif,” katanya.[*L2

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: