Press Release Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Memenangkan Kembali Perkara di Pengadilan Berkaitan dengan Penataan Program Asuransi TKI Jakarta, 3 Desember 2007

Press Release Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Memenangkan Kembali Perkara di Pengadilan Berkaitan dengan Penataan Program Asuransi TKI Jakarta, 3 Desember 2007 04-12-2007 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kembali memenangkan perkara yang berkaitan dengan penataan program asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Setelah sebelumnya juga pernah memenangkan kasus yang sama dengan penggugat yang berbeda. Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/G/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Nopember 2007, setelah Majelis Hakim yang diketuai Luliek, SH, MH memutuskan bahwa Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI) selaku penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-181/MEN/IV/2007, Nomor KEP-183/MEN/2007 dan Nomor KEP-184/MEN/IV/2007 mengenai Penetapan Sejumlah Konsorsium Asransi Tenaga Kerja Indonesia. Yunus Muhammad Yamani dan Rizal Panggabean selaku pengurus HIMSATAKI melalui kuasa hukum Fahmi H. Bachmid & Rekan mengajukan gugatan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dalih Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut telah mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tergugat), Sunarno, SH, MH bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Penggugat bukan pihak yang dirugikan. Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dibacakan pada persidangan tersebut sebagai berikut: 1. Menerima eksepsi Tergugat (Menakertrans); 2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian untuk diketahui. Plh. Kepala Pusat Humas Drs. Suhartono, MM NIP. 160037982

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: