ARSIP TANYA JAWAB FORUM PENGADAAN DI MEDIA MASSA OLEH BAPPENAS

Halaman ini didedikasikan untuk mengembangkan pengetahuan

dan informasi seputar tender.

Forum Pengadaan

Terkait

This entry was posted on Selasa, Desember 18th, 2007 at 4:40 am and is filed under Artikel Tender. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

8 Responses to ARSIP TANYA JAWAB FORUM PENGADAAN DI MEDIA MASSA OLEH BAPPENAS

dai agus m. berkata:

Juni 30, 2008 pukul 9:20 am

Menanyakan
1. Apakah ada peraturan2 mengenai penomoran surat2 dalam suatu proses pengadaan?
2. Pelelangan ulang dalam kepres apakah perlu diumumkan kembali ke media, mengingat anggaran untuk pengadaan selalu tidak menyertakan adanya dana pelangan ulang?

Balas
budi berkata:

Agustus 14, 2008 pukul 3:23 am

Kami dari konsultan pelatihan siswa
Apakah SBU dari Perkindo bisa berlaku untuk tender/lelang pemerintah?? Selain itu mana lagi asosiasi yang diterima pemerintah pusat & daerah??

Balas
anjar pamungkas berkata:

Agustus 29, 2008 pukul 3:05 am

apakah cv boleh ikut pengadaan non kecil dengan pagu diatas 1M

Balas
Bennie PATTISINA berkata:

Juli 2, 2009 pukul 11:29 am

Dengan hormat,

Perusahaan kami, PT. Ben Martin Putra adalah peserta tender pengadaan barang di salah satu Instansi Pemerintah.

Salah satu ketentuan yang merupakan instruksi kepada peserta pengadaan adalah memiliki pengalaman menyediakan barang baik di lingkungan pemerintah atau swasta selama 4 (empat) tahun terakhir kecuali penyedia barang dan jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pertanyaan :

1.
Apakah ada ketentuan, sesuai dengan KEPPRESS untuk memperlihatkan kontrak asli dari pengalaman menyediakan barang yang dimaksud ?

Mengingat perusahaan belum mempunyai pengalaman dalam pengadaan penyediaan barang tersebut sementara pada SIUP diijinkan untuk melakukan pekerjaan pada bidang tersebut.

2.
Apakah untuk pekerjaan Pengadaan Barang diwajibkan untuk melengkapi dokumen kualifikasi dengan SBU & IUJK ?

Kami sangat menantikan jawaban Bapak/Ibu/Saudara, atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Bennie PATTISINA

Balas
Ali Faisal berkata:

Juli 9, 2009 pukul 10:24 pm

Apakah payung hukum yang bisa menguatkan apabila ada pengadaan di instansi pemerintah yang menggunakan sistem full elektronik? Dimana mulai dari aanwijzing hingga pengumuman pemenang benar2 dilaksanakan secara elektronik (internet). Kami sebagai peserta lelang sama sekali tidak bisa secara fair ikut memantau proses / dokumen lelang yang masuk ke panitia.

Balas
grisbert berkata:

September 3, 2009 pukul 9:35 am

Saya dari PT.ANTRAMA di Medan pernah melayangkan surat untuk beberapa pertanyaan pada tanggal 18 Agustus 2009 Nomor surat : 036/ANT/VIII/2009 yang ditujukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) Gedung SPC Lantai 7 Jln Gatot Subroto Kav 94 Jakarta Selatan.
Namun sampai saat ini saya belum mendapat balasannya untuk itu mohon penjelasan bagaimana langkah saya selanjutnya ?

Balas
Andi Indra berkata:

November 13, 2009 pukul 2:07 am

Saya dari CV. Kharisma, ada 2 hal yang saya ingin tanyakan mengenai proses pelelangan :
1. Apabila dalam RKS/ Dokumen Lelang dan Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) dipersyaratkan harus melampirkan dukungan dari Pabrikan Atau Distributor Yang Memiliki Bukti Agen Pemegang Merk, tetapi salah satu peserta lelang tidak memiliki persyaratan dukungan tersebut dan dimenangkan dalam pelelangan? Apakah tidak melanggar KEPRESS dan Dokumen Lelang?
2. Jaminan Penawaran (ASURANSI) dimana tanggal yang ditentukan tidak sesuai dengan dokumen lelang (Tanggal Lelang 3 November 2009, tetapi tanggal jaminan “kolom obligee” yakni tanggal 2 November. Apakah tidak menyalahi KEPRES dan Dokumen Lelang?

Balas
Arie Sutanto berkata:

Desember 7, 2009 pukul 4:38 am

kami dari panitia pengadaan bertanya:
Dalam penyusunan HPS untuk pekerjaan yang dilaksanakan selama 1 tahun yang tidak dapat dilaksanakan sekaligus ( harus bertahap ) selain telah memperhitungkan biaya over head,profit dan PPN apakah dapat memperhitungkan prakiraan biaya fluktuasi ataupun inflasi harga. trims

Balas