PEDOMAN PELAKSANAAN OUTSOURCING

PEDOMAN PELAKSANAAN OUTSOURCING

Merujuk pada UU no.13 th 2003 tentang ketenagakerjaan

1.Persyaratan mendirikan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja https://outsourcingonline.wordpress.com/2007/06/21/tata-cara-perijinan-perusahaan-penyedia-jasa-pekerjaburuh-2/

2.Ijin Operasional Jasa Tenaga Kerja (Cakupan Area Operasional) https://outsourcingonline.wordpress.com/2007/06/21/ijin-operasional-perusahaan-jasa-tenaga-kerja/

3.Kewajiban para pihak membuat perjanjian tertulis (MOU)

https://outsourcingonline.wordpress.com/2007/06/21/kewajiban-para-pihak-membuat-perjanjian-tertulis-mou/

4.Wajib Lapor Perusahaan Jasa Tenaga Kerja terhadap Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan https://outsourcingonline.wordpress.com/2007/06/21/pendaftaran-perjanjian-kepada-instansi-yang-bertanggungjawab-di-bidang-ketenagakerjaan/

5.Ketentuan pencabutan izin operasional

https://outsourcingonline.wordpress.com/2007/06/21/ketentuan-pencabutan-izin-operasional/

http://www.nakertrans.go.id/perundangan/undang-undang/uu_13_2003.php

UU Ketenagakerjaan dalam bahasa Inggris:

act-no-13-year-manpower-concerning.pdf

Daftar Peraturan pelaksanaan UU no 13 :daftarperaturanpelaksanaanuuno13tahun2003jan07.pdf

kepmen-tentang-uu-ketenagakerjaan-no13-th-2003.doc

kepmen%20no1001.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: