KONSULTASI HUKUM OUTSOURCING

konsultasi-rubrik-hukum.jpg

Anda  dapat mengirimkan pertanyaan seputar permasalahan Hukum Outsourcing dan Hukum Ketenagakerjaan,Industrial Relation dan permasalahan Hukum terhangat di Dunia SDM.Kirim Pertanyaan  ke Indra SusetyoPertanyaan:

outsourcing bolehkah jadi anggota serikat karyawan disuatu perusahaan apa hak dan kewajibannya terhadap sb dan hasil keputusannya?

Pengirim : Mahabudiman

Jawaban Legal Consultants :

Pertanyaan sdr Budiman cukup menarik, mungkin hal ini yang sering
ditanyakan juga oleh para tenaga kerja yang masuk dalam outsourcing,
apabila ditanyakan boleh atau tidak maka saya katakan “boleh” tetapi dalam
hal ini yang paling penting kita lihat adalah status seorang karyawan pada
perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja, seorang karyawan outsourcing
pada umumnya akan mentaati peraturan perusahaan tempat dimana dia
ditempatkan tetapi secara “khusus” dia tunduk pada peraturan perusahaan
outsourcing dimana dia menandatangani kontrak kerja dalam bentuk PKWT.
Dari sini dapat kita lihat ikatan kerja karyawan outsourcing dengan
perusahaan tempat dia bekerja hanya sebagai tindak lanjut dari kontraknya
dengan perusahaan outsourcing.
SP dibentuk oleh karyawan suatu perusahaan yang dalam hal ini berada dalam
dan tunduk pada Peraturan Perusahaan dimana dia bekerja. Karyawan yang
terdaftar dalam SP dikondisikan dalam keadaan dan status hukum yang sama
sebagai karyawan (baik kontrak maupun permanen). SP akan memperjuangkan
hak2 karyawan kepada Perusahaan apabila dirasa kebijakan perusahaan dirasa
bertentangan dengan UU Tenaga Kerja.

Dari keterangan saya dapat disimpulkan bila karyawan outsourcing yang
masuk ke dalam SP perusahaan dimana dia ditempatkan maka dia hanya akan
terdaftar namanya saja karena segala hak dan kewajiban karyawan
outsourcing sudah diatur dalam PKWT yang ditandatanganinya pada saat
proses awal kontrak dilakukan, PKWT tersebut didasarkan pada kesepakatan
(MOU)antara Perusahaan Outsourcing dengan Perusahaan pengguna jasa
Outsourcing, jadi segala keputusan yang dihasilkan dari kesepakatan SP
dengan pihak Perusahaan tidak mutlak dapat diberlakukan kepada karyawan
outsourcing selama PKWT masih berjalan.

Regards,

Indra Susetyo

Outsourcing Legal Consultant

Iklan

35 Responses to KONSULTASI HUKUM OUTSOURCING

  1. nova berkata:

    boleh minta contoh surat pejanjian antara perusahaan outsourcing dan PKWTnya juga ga yach? makasih…

    • Indra S berkata:

      Karena surat perjanjian adalah intelektual property masing2 perusahaan maka belum bisa di berikan secara umum,

      Beberapa hal yang bisa diperhatikan dalam melihat suatu kontrak kerja..

      1. Mencakup keterangan para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pihak perusahaan dan pekerja
      2. Menjelaskan tujuan perjanjian
      3. Mencantumkan periode perjanjian apabila perjanjian tersebut adalah berdasarkan waktu tertentu.
      4. Menjelaskan hak dan kewajiban masing masing pihak
      5. Menerangkan perihal berakhirnya perjanjian
      6. Pastikan mengatur mengenai keadaan wanprestasi yang bisa dilakukan para pihak.
      7. Pastikan para pihak menandatangani dan lebih baik jika menggunakan materai karena akan lebih mudah dijadikan alat bukti jika ada perselisihan di kemudian hari.

      Sebagai tambahan perjanjian wajib dibuat dalam 2 rangkap dan masing2 pihak memegang 1 rangkap asli.

      Semoga membantu..

  2. alfredo berkata:

    dimana kekuatan hukum pegawai outsourcing bila dalam jangka waktu kontrak yang telah habis hanya disuruh buat lamaran ke PT outsorce lainnya..

    • Indra S berkata:

      Jika karyawan menandatangani kontrak kerja baru dengan berdasarkan pada UU No. 13 thn 2003 tentu saja kekuatan hukumnya adalah tetap. Tetapi jika hanya membuat surat lamaran baru maka statusnya adalah calaon pegawai, belum dapat dikatakan sebagai pegawai perusahaan bersangkutan, karena belum ada legal dokumen yang disepakati.

      Demikian, semoga membantu..

  3. advokatku berkata:

    blog yg efektif … salam kenal mas

  4. faizin berkata:

    Kami ingin mencoba membuka perusahaan Outsourcing apa saja yang perlu saya persiapkan dan kita pahami thanks sebelumnya

    • Indra S berkata:

      Pak Faizin,

      Untuk membuka suatu perusahaan perlu diketahui terlebih dahulu berkatan dengan bentuk badan usahanya, apakah akan berbadan hukum seperti PT, atau hanya badan usaha perorangan saja seperti CV..

      Tetapi sebaiknya bapak membuat badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, jika demikian maka beberapa dokumen legal dan perizinan yang perlu diselesaikan antara lain sebagai berikut,

      1. Akta pendirian PT
      2. Pengesahan akta pendirian oleh menteri hukum dan ham
      3. Izin domisili
      4. Izin gangguan
      5. Tanda Daftar Perusahaan
      6. NPWP Perusahaan
      7. Surat Izin Usaha Perdagangan (dalam hal ini adalah jasa)
      8. Izin operasional dari pemda setempat
      9. Wajib lapor tenaga kerja
      10. Peraturan perusahaan Induk

      Mungkin masih ada beberapa lagi, tetapi yang wajib diselesaikan terlebih dahulu adalah seperti diatas, selanjutnya tergantung dari perkembangan bisnis Bapak, apakag akan mengambil penyediaan jasa tenaga kerja di perusahaan oil & gas, pelayaran, transportasi dll…biasanya diwajibkan sertifikasi K3.

      Demikian, Semoga membantu..

  5. Dian Budi berkata:

    Bagaimana pak Faizin, sudah jadi perusahaan otsourcingnya?
    bergerak di bidang apa ya…
    PM dengn saya boleh

  6. venus berkata:

    berapa lama batas maksimum untuk outsourcing mencari lapangan pekerjaan bagi pekerja asing

    • Indra S berkata:

      Pak Venus,

      Saya kurang memahami maksud bapak, tetapi saya coba jawab sepemahaman saya yaaa…

      Mungkin maksud bapak, perusahaan asing butuh waktu berapa lama untuk mencarikan pekerjaan bagi pekerja asing.

      Dalam hal ini biasanya pekerja asing akan datang ke penyedia jasa Head Hunter atau Executive Search jika mereka mau mencari pekerjaan di Indonesia…karena perusahaan outsourcing pada umumnya tidak mencarikan pekerjaan secara spesifik kepada 1 calon tenaga kerja, melainkan menyediakan beberapa posisi pekerjaan untuk para calon pekerja, sehingga pekerja yang tidak berkenan akan digantikan oleh pekerja lainnya.

      Demikian, semoga membantu..

  7. akub berkata:

    apakah tenaga outsourcing berhak mendapat pesangon apabila masa kontrak berkahir….

    • Indra S berkata:

      Pak Akub,

      Tentu saja tenaga outsourcing berhak mendapat pesangon selama hal ini diperjanjikan dalam Perjanjian kerja sebelumnya, tetapi jika tidak disebutkan maka pesangon tidak menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayarkan kepada karyawan outsourcing/kontrak.

      Hal ini diatur dalam UU No.13 tahun 2003 yang merinci bahwa pesangon hanya diwajibkan bagi karyawan berstatus tetap.

      Demikian, semoga membantu

  8. eka suryaningsih berkata:

    tampaknya tenaga kerja dengan menggunakan sistem outsourcing makin marak saja digunakan di Indonesia.
    kira-kira masalah hukum apa saja yang mungkin timbul dari sistem outsourcing ini?dan bagaimana penyelesaiannya?
    terima kasih

    • Indra S berkata:

      Bu Eka,

      Mengenai permasalahan dalam penggunaan outsourcing ada 1001 masalah yang semakin hari akan semakin bertambah dan berkembang, tetapi pada dasarnya yang dijadikan pokok permasalahan hanya mengenai perselisihan kepentingan dan haknya saja, jadi selama masing2 pihak saling menghargai kepentingan lainnya dan memberikan haknya sesuai dengan UU tenaga kerja di Indonesia saya rasa tidak akan ada perselisihan yang berarti.
      Menjadi demikin pelik karena yang menjadi dasar perjanjian bukan UU tenaga kerja tetapi budget per tahun…kalo sudah begini maka keputusan ada ditangan masing2 pihak atau PHI..

      Demikian, semoga berkenan..

  9. rully berkata:

    nice blog… keep writing…

  10. valliant berkata:

    Kalau menurut saya malah tidak bisa, karena status hubungan ketenagakerjaan nya adalah dengan perusahaan outsourcing, bukan perusahaan pemberi kerja, sehingga tidak bisa masuk dalam serikat pekerja pemberi kerja kana yang bisa adalah yang memiliki hubungan langsung (Pekerja tetap dan kontrak).
    maaf hanya menyampaikan pendapat.
    🙂

    boleh saya add link blog saya?
    http://outsourcingsdm.wordpress.com

  11. roi berkata:

    yth. bp. Indra Susetyo
    sebelumnya saya minta maaf jika harus menulis disini,,
    saya seorang karyawan outsourcing sudah 4th, perpanjangan kontrak saya sudah tak terhitung lagi di biro yang sama, perpanjangan 3 bln sekali terkadang 6bln sekali tapi di jeda 1 hari untuk perpanjann, 4 th juga saya sebagai operator MESIN POTONG & mesin CETAK di perusahaan yg ada di KUDUS jawa tengah, bukan hanya saya tapi masih banyak teman-teman saya yang senasip dg saya di tempat saya bekerja, sampai sekarang status saya masih outsourcing padahal sbg operator bertanggung jawab penuh dg hasil produksi dan resiko kecelakaan kerja tentu sangat tinggi, tahun lalu ada kunjungan dari DEPNAKER semua operator outsourcing di sembunyikan bahkan ada yang di liburkan 1 hari, namun karyawan outsourcing yang bukan operator tidak di sembunyikan supaya terlihat kalau karyawan outsourcing itu sebagai tenaga bantu,

    yth. bp. Indra Susetyo
    apakah UMK itu terdiri dari gaji pokok + tunjangan atau UMK itu sepenuhnya gaji pokok????
    pada tgl 15 juni 2011 kemarin pengelola jasa outsourcing kami menjelaskan bahwa gaji outsourcing itu sesuai UMK Kudus Rp. 840.000
    itu terdiri dari 75% gaji pokok & 25% tunjangan & uang makan apakah benar rincianya seperti itu mohon penjelasanya???

    karena mulai tgl 1 juni 2011 kemarin di berlakukan seperti itu, tapi sebelumnya kita dpt gaji sesuai UMK dan dapat uang hadir Rp. 3500/hari kerja, tapi mulai tgl. 1 juni kemarin sudah tdk dpt lagi

    tapi peraturan ini tidak berlaku untuk semua outsourcin di KUDUS tapi berlaku untuk pengelola jasa tertentu saja…yang bekerja sama dengan satu perusahaaan yang sama…

    kemanakah butir pancasila yang ke. 5
    keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

    • Indra S berkata:

      @ Pak Roi

      Mohon maaf karena kendala teknis maka saya baru dapat mengupdate hari ini, walaupun sangat terlambat tapi semoga bisa menjadi masukan bagi teman2 yang lainnya.

      Terima kasih atas pertanyaannya, semoga informasi dari saya bisa membantu Pak Rio dalam mengambil langkah selanjutnya,

      A. Mengenai kontrak kerja, sesuai dengan UU No 13 tahun 2003, maka disebutkan bahwa kontrak kerja karyawan adalah terbagi dalam 3 periode.
      a. Periode pertama, kontrak kerja dengan batas waktu paling lama 2 tahun.
      b. Periode kedua, kontrak kerja perpanjangan setelah kontrak kerja pertama selesai dengan batas waktu paling lama 1 tahun.
      c. Periode ketiga, periode ini disebut juga sebagai pembaruan kontrak jadi setelah batas waktu kontrak kerja 1 dan 2 selesai maka apabila perusahaan masih berkenan mempekerjakan si karyawan yang sama, maka periode ketiga inilah yang digunakan dimana batas waktunya paling lama adalah 2 tahun.

      Tetapi perlu diperhatikan sebelum memasuki pembaruan kontrak ini maka karyawan wajib non aktif bekerja selama 30 hari, otomatis karyawan tidak mendapat gaji dalam 1 bulan karena statusnya adalah bukan karyawan.

      Mengenai kekecewaan Pak Roi terhadap manajemen perusahaan sebaiknya dibicarakan secara kekeluargaan terlebih dahulu, karyawan bisa menyampaikan masukan melalui serikat pekerja jika ada atau hrd officer, apabila tidak ada titik temu bisa meminta bantuan dari suku dinas tenaga kerja setempat, untuk hal ini pasti ada tindak lanjutnya karena setiap laporan yang masuk ke setiap instansi pemerintah harus ada penyelesaiannya.

      B. Mengenai UMP
      Sepengetahuan saya selama ini memang UMP (Upah Minimum Provinsi) dapat di bagi dalam perhitungan 75% dan 25% dan hal inilah yang biasanya di lakukan oleh pihak perusahaan yaitu dengan mengasumsikan karyawan akan menerima penghasilan total senilai UMR.

      Yang perlu diperhatikan adalah batas penghasilan karyawan suatu perusahaan dalam bentuk PT diwajibkan minimal UMP sesuai dengan peraturan daerah setempat, jadi pada saat keputusan kepala daerah mengenai UMP ditandatangani maka upah karyawan harus sudah disesuaikan.

      Dan Setiap peraturan yang dibuat untuk umum maka selayaknya berlaku untuk semua golongan pekerja tanpa kecuali apalagi dipisahkan berdasarkan jenis perusahaan.

  12. deddy berkata:

    yth. bp. Indra Susetyo
    boleh minta contoh surat pejanjian antara perusahaan outsourcing dan PKWTnya juga ga yach? makasih…

    • Indra S berkata:

      @ Pak Deddy

      Setau saya untuk surat perjanjian adalah intelektual property masing masing perusahaan, sehingga tidak bisa disebar luaskan secara umum, tetapi secara garis besar untuk setiap perjanjian haruslah memiliki beberapa poin antara lain,

      1. Mencakup keterangan para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pihak perusahaan dan pekerja
      2. Menjelaskan tujuan perjanjian
      3. Mencantumkan periode perjanjian apabila perjanjian tersebut adalah berdasarkan waktu tertentu.
      4. Menjelaskan hak dan kewajiban masing masing pihak
      5. Menerangkan perihal berakhirnya perjanjian
      6. Pastikan mengatur mengenai keadaan wanprestasi yang bisa dilakukan para pihak.
      7. Pastikan para pihak menandatangani dan lebih baik jika menggunakan materai karena akan lebih mudah dijadikan alat bukti jika ada perselisihan di kemudian hari.

      Sebagai tambahan perjanjian wajib dibuat dalam 2 rangkap dan masing2 pihak memegang 1 rangkap asli.

      Semoga membantu..

  13. ira berkata:

    Blog yg sangat membantu, terima kasih

  14. papafghan berkata:

    Met Malam Pak, mohon pencerahannya..
    Saya hampir 8 tahun bekerja pada koperasi dari sebuah perusahaan telekomunikasi.
    Awal bekerja, sy pada posisi ekspedisi invoice (billing/ tagihan kartu pasca bayar), setelah 3 bulan (maaf agak lupa kronologinya) kami menandatangani PKWT, dgn Job/ jenis kerja ; sales, collection dan ekspedisi invoice.
    Jalan 2 tahun kami menandatangani kontrak baru lagi, dengan posisi Account officer dgn job Sales dan Maintenance pelanggan, disini sy lupa jangka waktu kami teken kontrak utk perpanjangan.
    Lalu 2 tahun berselang sy minta pindah ke posisi ekspedisi lagi, diposisi ini kami teken kontrak setiap 3 bulan selama 4 tahun hingga sekarang.
    Tapi setelah ada kejadian kawan saya, yg mengajukan ke pengadilan tenaga kerja utk menuntut pesangon setelah dipecat (teman saya memang sengaja minta pecat dgn byk membuat kesalahan) dan menang, dimana perusahaan harus membayar sekian juta, Kontrak kerja kami berubah judul dari PKWT menjadi. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
    Yang ingin saya tanyakan, apakah perusahaan bisa mengelak utk membayar pesangon dgn status saya berdasar surat kontrak/ PKWT/ SPMK tsb. Begitu juga dengan tahun mulai sy bekerja yg mungkin mereka hitung berdasar kontrak terakhir saja dan membuang 4 tahun kebelakang.
    Mohon pencerahannya Pak, karena secara sistem perusahaan telekomunikasi tempat saya bekerja sudah mulai mengalihkan invoice/ surat tagihan yg kami antarkan, dari bentuk fisik ke bentuk email, atau e-billing. Dan kami dibayar per item/ pcs surat yg kami antarkan.
    Sebelumnya kami ucapkan terimakasih dan mohon maaf jika kurang jelas kronologisnya.

    • Indra S berkata:

      Selamat siang pak Papafghan,

      Mohon maaf saya baru membalas pertanyaan bapak, jika melihat kronologis diatas saya bisa memahami kenapa bapak bisa lupa atau tidak ingat kapan dan sampai kapan kontrak kerja yang sudah ditandatangani karena dari awal bekerja sampai saat ini mungkin sudah berkali kali menandatangi kontrak kerja.

      Pak yang saya akan jelaskan adalah perusahaan yang akan memberlakukan kontrak kerja bagi karyawannya harus mengikuti alur yang sudah diatur dalam UU tenaga kerja (UU No.13 Tahun 2003 psl 59) dimana status sebagai karyawan kontrak paling lama adalah 3 tahun dengan perincian,
      1. Kontrak 1 : paling lama 2 tahun
      2. Kontrak 2 : paling lama 1 tahun

      Khusus untuk karyawan kontrak berdasarkan suatu project dimana project tersebut belum selesai setelah melewati masa 3 tahun maka dapat dilakukan pembaruan kontrak kerja bagi karyawannya paling lama 2 tahun dengan didahului masa jeda selama 30 hari sejak berakhirnya kontrak kerja ke 2.

      Pada kasus teman bapak yang menyebutkan bahwa ybs menuntut uang pesangon karena minta dipecat sebenarnya tidak dapat disebutkan salah atau benar karena latar belakang status kepegawaiannya tidak jelas, jika status karyawannya adalah kontrak maka ybs tidak berhak menuntut uang pesangon karena di dalam kontrak kerja tidak mengenal adanya uang pesangon kecuali jika disebutkan secara jelas di dalam kontrak kerja, yang dapat diperjuangkan sebagai karyawan kontrak adalah pembayaran gaji sisa masa kontrak jika terjadi pemecatan atau pemutusan kontrak sebelum berakhirnya periode masa kontrak, hal ini bisa dituntut kedua belah pihak baik dari karyawan maupun perusahaan.

      Uang pesangon hanya berhak bagi karyawan yang berstatus tetap dan sudah dipecat baik karena kesalahannya maupun dari faktor internal perusahaan. Yang perlu diperhatikan adalah seorang karyawan yang dipekerjakan dgn status kontrak melebihi jangka waktu 3 tahun tanpa jeda 30 hari maka status kepegawaiannya beralih menjadi karyawan tetap (tetapi hal ini perlu perjuangan sendiri ke disnaker, depnaker & PHI).

      Menyambung pertanyaan bapak mengenai ” apakah perusahaan bisa mengelak utk membayar pesangon dgn status saya berdasar surat kontrak/ PKWT/ SPMK tsb ” maka sesuai penjelasan saya tadi jawabannya adalah YA…Perusahaan bisa mengelak membayarkan pesangon bagi karyawan kontrak, tetapi karyawan kontrak yang dipekerjakan dengan sistem kontrak yang tidak sesuai UU tenaga kerja dapat mengajukan tuntutan menjadi karyawan tetap melalui jalur mediasi ke perusahaan/ disnaker setempat / depnaker atau melalui jalur litigasi ke PHI.
      Uang pesangon adalah hak yang dapat diperoleh karyawan tetap, jadi tahapan awal yang harus bapak perjuangkan adalah status Bapak sebagai karyawan tetap.

      Demikian informasi dari saya semoga dapat sedikit membantu kondisi bapak dalam menentukan tindakan selanjutnya, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan dasar hukum, jadi sebaiknya bapak juga mengeceknya sendiri peraturan yang saya sebutkan diatas.

      Salam, Indra S

  15. wan berkata:

    perusahaan membuka lowongan 10 pekerja sudah mendatangani harus mentaati peraturan perusahaan boleh gag dia merubah perusahaan itu

  16. Ken berkata:

    Selamat Pagi Pak Indra

    Saat ini anggota outsourcing di tempat saya bekerja membentuk sebuah serikat pekerja yang mengatasnamakan serikat pekerja PT tempatnya ditempatnya.
    Yang saya ingin tanyakan adalah sbb :
    1. Apakah SP tsb sah mengingat SP tsb dibentuk oleh karyawan outsourcing kami yg notabene mereka sendiri tdk tercatat sbg karyawan kami.

    Terima Kasih

    • Indra S berkata:

      Selamat siang Pak Ken,

      Saya coba bantu memberikan informasi mengenai pertanyaan bapak diatas,

      Sebelumnya jika bapak ingin melihat informasi mengenai UU yang mengatur tentang Serikat Pekerja bisa dilihat di UU No. 21 tahun 2000.

      Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa Serikat Pekerja dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan ataupun sektor lain yang dapat menyatukan para buruh tsb, dan sampai saat ini saya tidak menemukan aturan maupun UU yang melarang bahwa Serikat Pekerja tidak bisa dibentuk karena tidak ada hubungan tertulis antara pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja dengan Perusahaan dimana Serikat Pekerja itu berada.

      Untuk lebih jelas, sebaiknya Pak Ken melihat anggaran dasar dari Serikat Pekerja dimaksud karena di dalam anggaran dasar tercantum siapa saja yang berhak menjadi anggotanya, dan tidak lupa Anggaran Dasar tsb harus sudah diverifikasi oleh dinas Tenaga Kerja setempat untuk membuktikan bahwa Serikat Pekerja tsb sudah legal.

      Semoga dapat sedikit membantu pak dan mohon maaf jika informasi saya kurang tepat, jika ada yang mau menambahi silahkan..sekalian bagi bagi ilmu.

      Terima kasih.

  17. line cookie run cheats berkata:

    Final Imagination VII, VIII not to mention IX have all been ported for you to Sony’s Play
    – Station Community. So, after a hot tea, few questions and some snacks, I was done.
    Another RPG game available on Android phones is certainly Dungeon Defenders:
    Very first Wave.

  18. […] Konsultasi hukum outsourcing | outsourcing online […]

  19. Roxanne berkata:

    Hi! Your website is running slowly , this kind of went on sort
    of a moment to actually reload, I actually do not know whether or not it’s just me or maybe website on the other hand facebook loaded fine for me.
    On the other hand I appreciate you for publishing amazing articles.
    Almost everyone who stumbled on this website must
    have discovered this content totally useful. I personally must mention that you actually have done fantastic work with this and expect to find more brilliant
    things through you. To get additional understanding
    by posts that you publish, I actually have bookmarked this url.

  20. Veta berkata:

    Hello Your web site starts up seriously slow if you ask me,
    I don’t know who’s issue is that although
    youtube starts up pretty quick. On the other hand
    thanks for writing fantastic articles. I’m guessing it has already been necessary to a lot of people who came
    here. I really hope I will be able to get a lot more amazing information and I should complement you simply by stating you’ve
    done remarkable writing. Immediately after taking a look at
    your articles, I’ve bookmarked your web blog.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: