SKB 4 Menteri :TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Desember 1, 2008

PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN.
NOMOR : PER.16/MEN/IX/2008
NOMOR : 49/2008
NOMOR : 922.1/M-IND/10/2008
NOMOR : 39/M-DAG/PER/10/2008
TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN.
Menimbang :

a. Bahwa krisis keuangan global yang dihadapi bebagai Negara
akhir-akhir ini juga berpengaruh terhadap perekonomian
Indonesia, sehingga akan berdampak negative terhadap
perkembangan dunia usaha dan ketenagakerjaan ;
b. Bahwa untuk mengantisipasi dampak negative dari krisis
keuangan global, perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk
memelihara pertumbuhan perekonomian melalui pengaturan
berbagai kebijakan yang menjamin ketenangan berusaha
ketenangan bekerja ;
c. Bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan usaha, maka
kebijakan penetapan upah diarahkan dengan mempertimbangkan
kondisi dan kemampuan perusahaan, dengan tetap
memperhatikan kehidupan pekerja/buruh beserta keluarganya ;
d. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu ditetapkan peraturan
bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.
Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4279) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3274) ;
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3214) ;
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4866).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI , MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI
NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN GLOBAL.
Pasal 1
Dalam menghadapi dampak krisis perekonomian global, Pemerintah
melakukan berbagai upaya agar ketenangan berusaha dan bekerja tidak
terganggu.
Pasal 2
Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
(a). Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan .
- Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum
LKS Tripartit Nasional dan Daerah serta Dewan Pengupahan
Nasional dan Daerah agar merumuskan rekomendasi penetapan
Upah Minimum yang mendukung kelangsungan berusaha dan
ketenangan bekerja dengan senantiasa memperhatikan
kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan
pertumbuhan ekonomi nasional ;
- Upaya mendorong komunikasi Bipartit yang efektif antar unsur
pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan ;
- Upaya meningkatkan efektivitas mediasi penyelesaian
perselisihan hubungan industrial secara cepat dan berkeadilan
serta pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja ;
(b). Menteri Dalam Negeri melakukan :
- Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan
segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayah mendukung
kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja, termasuk
meningkatkan komunikasi yang efektif dalam Lembaga
Kerjasama Tripartit Daerah, dan Dewan Pengupahan Daerah ;
- Upaya agar Gubernur dalam menetapkan Upah minimum dan
segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya mendukung
kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengabn
senantiasa memperhatikan kemapuan dunia usaha khususnya
usaha padat karya dan pertumbuhann ekonomi nasional ;
- Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota mengoptimalkan
peran, fungsi dan pelaksanaan tugas pejabat fungsional
ketenagakerjaan dan lembaga – lembaga ketenagakerjaan
lainnya.
(c). Menteri Perindustrian melakukan :
- Mendorong efisiensi proses produksi, optimalisasi kapasitas
produksi dan daya saing produk industri ;
- Menyusun kebijakan penggunaan produksi dalam negeri dan
melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
(d). Menteri Perdagangan melakukan :
- Upaya peningkatan pencegahan dan penangkalan penyeludupan
barang – barang dari luar negeri ;
- Memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan
produk dalam negeri ;
- Mendorong ekspor hasil industri padat karya.
Pasal 3
Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak
melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pasal 4
Tindak lanjut Peraturan Bersama ini dilakukan oleh masing – masing
Menteri.
Pasal 5
Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2008
MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI,
ttd
ERMAN SUPARNO
MENTERI DALAM NEGERI, ,
ttd
H. MARDIYANTO
MENTERI PERINDUSTRIAN,
ttd
FAHMI IDRIS
MENTERI PERDAGANGAN
ttd
MARI ELKA PANGESTU


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 82 pengikut lainnya.