SKB 4 Menteri :TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Desember 1, 2008

PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN.
NOMOR : PER.16/MEN/IX/2008
NOMOR : 49/2008
NOMOR : 922.1/M-IND/10/2008
NOMOR : 39/M-DAG/PER/10/2008
TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN.
Menimbang :

a. Bahwa krisis keuangan global yang dihadapi bebagai Negara
akhir-akhir ini juga berpengaruh terhadap perekonomian
Indonesia, sehingga akan berdampak negative terhadap
perkembangan dunia usaha dan ketenagakerjaan ;
b. Bahwa untuk mengantisipasi dampak negative dari krisis
keuangan global, perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk
memelihara pertumbuhan perekonomian melalui pengaturan
berbagai kebijakan yang menjamin ketenangan berusaha
ketenangan bekerja ;
c. Bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan usaha, maka
kebijakan penetapan upah diarahkan dengan mempertimbangkan
kondisi dan kemampuan perusahaan, dengan tetap
memperhatikan kehidupan pekerja/buruh beserta keluarganya ;
d. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu ditetapkan peraturan
bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.
Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4279) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3274) ;
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3214) ;
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4866).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI , MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI
NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN GLOBAL.
Pasal 1
Dalam menghadapi dampak krisis perekonomian global, Pemerintah
melakukan berbagai upaya agar ketenangan berusaha dan bekerja tidak
terganggu.
Pasal 2
Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
(a). Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan .
– Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum
LKS Tripartit Nasional dan Daerah serta Dewan Pengupahan
Nasional dan Daerah agar merumuskan rekomendasi penetapan
Upah Minimum yang mendukung kelangsungan berusaha dan
ketenangan bekerja dengan senantiasa memperhatikan
kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan
pertumbuhan ekonomi nasional ;
– Upaya mendorong komunikasi Bipartit yang efektif antar unsur
pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan ;
– Upaya meningkatkan efektivitas mediasi penyelesaian
perselisihan hubungan industrial secara cepat dan berkeadilan
serta pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja ;
(b). Menteri Dalam Negeri melakukan :
– Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan
segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayah mendukung
kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja, termasuk
meningkatkan komunikasi yang efektif dalam Lembaga
Kerjasama Tripartit Daerah, dan Dewan Pengupahan Daerah ;
– Upaya agar Gubernur dalam menetapkan Upah minimum dan
segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya mendukung
kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengabn
senantiasa memperhatikan kemapuan dunia usaha khususnya
usaha padat karya dan pertumbuhann ekonomi nasional ;
– Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota mengoptimalkan
peran, fungsi dan pelaksanaan tugas pejabat fungsional
ketenagakerjaan dan lembaga – lembaga ketenagakerjaan
lainnya.
(c). Menteri Perindustrian melakukan :
– Mendorong efisiensi proses produksi, optimalisasi kapasitas
produksi dan daya saing produk industri ;
– Menyusun kebijakan penggunaan produksi dalam negeri dan
melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
(d). Menteri Perdagangan melakukan :
– Upaya peningkatan pencegahan dan penangkalan penyeludupan
barang – barang dari luar negeri ;
– Memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan
produk dalam negeri ;
– Mendorong ekspor hasil industri padat karya.
Pasal 3
Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak
melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pasal 4
Tindak lanjut Peraturan Bersama ini dilakukan oleh masing – masing
Menteri.
Pasal 5
Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2008
MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI,
ttd
ERMAN SUPARNO
MENTERI DALAM NEGERI, ,
ttd
H. MARDIYANTO
MENTERI PERINDUSTRIAN,
ttd
FAHMI IDRIS
MENTERI PERDAGANGAN
ttd
MARI ELKA PANGESTU


Berita dari Menaker

Oktober 9, 2008

Erman Soeparno: SDM Tak Berkualitas Bisa Jadi Sampah

Erman Suparno (GATRA/Edward Luhukay)
Kebanyakan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri hanyalah pekerja kasar: buruh bangunan, pembantu rumah tangga, atau sejenisnya. Mereka seringkali mendapat perlakuan tak manusiawi dari majikan. Kasus pelecehan seksual serta penyiksaan fisik dan psikis sering menimpa mereka. Kondisi itu tak lepas dari rendahnya kualitas TKI di luar negeri.

Karena itu, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. “Dengan begitu, tenaga kerja yang dikirim adalah tenaga terdidik dan profesional, bukan kelas pembantu lagi,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Soeparno, ketika bertandang ke kantor Gatra, Selasa pekan lalu. Berikut petikan perbincangan Gatra dengan Erman Soeparno.

Sekarang ini, kebanyakan TKI yang dikirim ke luar negeri hanyalah pekerja kasar. Kapan kita mengirim tenaga kerja profesional?
Memang, pada saat ini jumlah TKI terdidik atau profesional sangat terbatas. Namun, secara perlahan, jumlahnya akan terus ditingkatkan. Pemerintah akan mengurangi pengiriman TKI informal. Dua tahun lalu, dari 6 juta TKI kita di luar negeri, sekitar 75% masih bekerja di sektor informal dan sisanya tenaga kerja yang memiliki skill. Nah, rumus itu sedang kami balik agar 75% yang formal dan 25 informal. Upaya mengubah itu dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ke arah profesionalisme.

Pemerintah kembali mengaktifkan balai latihan kerja (BLK), yang sebelumnya sempat terbengkalai, dan menjalin kerja sama dengan negara sahabat, seperti Jepang, dalam menyediakan tempat untuk magang kerja. Dengan magang ini, diharapkan terjadi transfer of knowledge dan teknologi serta berkurangnya biaya bagi calon TKI untuk magang karena dibiayai sepenuhnya oleh Jepang. Pada saat ini, sedikitnya ada 53.000 tenaga kerja Indonesia yang ikut magang di perusahaan-perusahaan di Jepang.

Apa yang dilakukan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) untuk meningkatkan kualitas pekerja kita?
Dalam Undang-Undang Pendidikan dinyatakan, struktur pendidikan itu terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal. Nah, domain pendidikan nonformal itu ada di Depnakertrans dan departemen lain. BLK-BLK milik Depnakertrans itu kan informal. Hanya saja, sebelum saya masuk, kondisi 98% BLK di seluruh Indonesia nyaris ambruk. Sebagian peralatan sudah kedaluwarsa. Instrukturnya sudah pada tua. Begitu pula bangunannya, kebanyakan tidak terawat lagi.

Karena itu, saya merevitalisasi BLK yang ada di seluruh Indonesia, dan saya kembalikan fungsinya. Pada saat ini, 65% sudah direhabilitasi dan tinggal mengisi peralatannya. Bahkan saya membuat program 3 in 1, yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja. Jadi, kalau mau cari kerja, tinggal datang, lalu mau bekerja sebagai apa, mau dilatih apa, nanti disediakan pelatihan dengan sistem berstandar dan kami beri sertifikat.

Lantas, apa kendalanya?
Menyangkut instrukturnya. Seringkali, selesai training dan kembali ke daerah, instruktur itu bukannya mengaplikasikan ilmunya, malah dimutasi menjadi kepala desa atau camat oleh pemda setempat. Saya akhirnya minta bupati-bupati tidak mengambil instruktur terlatih sebagai pejabat di bidang lain. Kami sudah men-training sejumlah instruktur di Jakarta dan sudah ada komitmen dari pemerintah daerah masing-masing untuk tidak menjadikan mereka pegawai di bagian lain. Selain itu, saya juga minta agar sekolah umum dikurangi dan sekolah kejuruan ditambah supaya menghasilkan tenaga kerja siap pakai.

Bagaimana dengan perlindungan hukum bagi TKI?
Pemerintah menjalin kerja sama dengan para pengacara lokal di tempat TKI berada. Pada saat ini, ancaman hukuman berat pada TKI, seperti hukuman mati dan hukuman seumur hidup, sudah teratasi. Dari 96 kasus TKI yang terancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, semuanya sudah selesai. Jikapun masih ada, itu adalah warga negara Indonesia yang terancam akibat menjadi pengedar narkoba.

Saya pernah memprotes langsung ke Perdana Menteri Malaysia. Saya katakan bahwa kita menghormati hukum Malaysia, tapi pengadilan Malaysia kerap tidak adil dengan memberlakukan hukuman cambuk bagi TKI yang salah. Tapi itu tidak berlaku jika majikan Malaysia yang berbuat salah. Akhirnya kini, di wilayah Kinabalu, pengadilan memutuskan hukuman cambuk bagi majikan juga.

Yang repot di Timur Tengah. Sebagian besar TKI ilegal yang datang ke Arab Saudi menjadikan umrah dan haji sebagai alibi mereka. Padahal, situasi ini bisa berubah buruk. Banyak di antara TKI ilegal ini yang dibawa agen tenaga kerja asing di Arab Saudi, kemudian ditempatkan di negara-negara bukan penempatan TKI, seperti Irak. Tapi pekerja yang bersangkutan tidak tahu. Mereka merasa masih di Arab Saudi karena melihat tulisan Arab. Setelah mereka mendengar suara tembakan dan bom, baru kocar-kacir.

Di sejumlah sektor, tenaga kerja asing mulai merambah. Bagaimana pengaturannya?
Ya, kalau kita bicara globalisasi, masuknya tenaga kerja asing tidak bisa kita halangi. Aturannya sudah ada. Kehadiran mereka tetap dibatasi, tidak sembarangan. Tapi ini (masuknya tenaga kerja asing) menjadi bukti bahwa sumber daya manusia (SDM) kita belum siap. Kondisi ini terkait dengan belum jelasnya konsep human development.

Konsep yang ada belum holistik komprehensif. Padahal, kalau bicara human development, kita bicara tiga sistem, yaitu sistem kependudukan, sistem pendidikan, dan sistem ketenagakerjaan. Ironisnya, negara kita masih menomorduakan Kementerian Tenaga Kerja. Padahal, bila saya bicara dengan mitra kerja dari luar negeri, ketenagakerjaan itu termasuk garda terdepan.

Dalam membangun, menurut saya, dibutuhkan dua variabel, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kalau kita punya SDM yang andal, sampah pun bisa kita olah. Meskipun sumber daya alam kita banyak, kalau SDM-nya tak berkualitas, maka manusianya itu yang menjadi sampah.

Lalu, apa yang harus diperbaiki?
Banyak hal. Kita lihat kebijakan subsidi pendidikan, misalnya. Seharusnya subsidi itu tidak hanya bagi siswa SD hingga SMU. Lulusan SMU itu masih terbatas sebagai tenaga operator, bukan decision maker. Makanya, subsidi juga harus diberikan kepada mahasiswa. Survei World Bank pun menyebutkan, kualitas SDM kita berada di peringkat ke-159 dari 160 negara yang disurvei. Sedangkan produktivitasnya berada di peringkat ke-134 dari 170 negara.

Kini sejumlah perusahaan mempekerjakan tenaga outsourcing, sehingga banyak pekerja yang merasa dirugikan. Bagaimana aturan soal tenaga kerja outsourcing ini?
Bicara outsourcing berarti bicara globalisasi. Sebab outsourcing itu globalisasi itu sendiri. Dalam bisnis global paradoks, isinya outsourcing. Selama ini, yang terjadi adalah pelanggaran terhadap prinsip outsourcing itu sendiri. Banyak perusahaan outsourcing ilegal dan tidak berbadan hukum. Dan ini yang harus ditata. Sesuai dengan aturan, perusahaan outsourcing itu harus berbadan hukum.

Dengan demikian, para karyawannya mendapat perlindungan hukum dan memiliki hak normatif yang sama seperti karyawan perusahaan di mana pun. Jadi, jika dilihat secara positif, outsourcing itu membuka lapangan kerja baru. Nah, yang diprotes itu yang ilegal-ilegal itu. Hanya saja, memang ada kelemahan pada aturan perundangan-undangannya, karena tidak memberi sanksi bagi mereka yang melanggar. Tapi sekarang kami melakukan pengawasan dan pengetatan terhadap outsourcing.

Kalau begitu, Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu direvisi?
Hasil survei independen lima universitas memang merekomendasikan untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya tak bermaksud membela kepentingan pengusaha. Tapi harus seimbanglah. Undang-undang yang ada sebenarnya sangat pro-pekerja. Ada aturan tentang serikat pekerja, yakni setiap 10 orang pekerja bisa membuat serikat pekerja. Memang konvensi ILO menyebutkan, pekerja tidak boleh dilarang untuk berserikat. Tapi itu bikin repot pengusaha. Dalam satu perusahaan bisa ada 30 serikat pekerja. Bisa-bisa pekerjaannya menghadapi serikat pekerja saja.

[Nasional, Gatra Nomor 46 Beredar Kamis, 25 September 2008]


Serikat Pekerja PLN Tolak Jamsostek

Oktober 9, 2008
JAKARTA – KoranHR.com,
Serikat Pekerja PLN (SP PLN) memutuskan menolak mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) pada PT Jamsostek. Sebab, seluruh karyawan PLN telah mengikuti program jaminan ketenagakerjaan ini yang dikelola sendiri secara profesional.

Selain itu, hal ini didukung perundang-undangan yang membatalkan monopoli PT Jamsostek sebagai pengelola program Jamsostek bagi karyawan BUMN.(Bersambung Ke halaman 3 Kol 5)

Ketua Umum SP PLN Ahmad Daryoko dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/10/2008) menegaskan, tak ada kewajiban bagi karyawan PLN untuk mengikuti program jaminan sosial tenaga tenaga kerja di Jamsostek. Karena hak monopoli yang dipegang PT Jamsostek telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya No 007/PUU-III/2005.

Dengan alasan itu, maka Jamsostek tidak bisa memaksakan keinginannya untuk menarik para karyawan PLN menjadi peserta Jamsostek.

“PT Jamsostek bukan lagi satu-satunya institusi yang menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja, Selain itu, pengelolaan jaminan sosial tenaga kerja dapat dikelola internal oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Langkah ini telah sesuai dengan PP No 3/1977 dan UU No 3/1992 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang digelar PLN, lanjut Daryoko, para karyawan telah mendapat berbagai jaminan seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan/pengobatan, dan jaminan kematian sehingga langkah Jamsostek yang mendesak karyawan PLN untuk bergabung dalam Jamsostek dinilai sebagai langkah melanggar hukum. Karena tidak ada lagi hak monopoli, maka SP PLN akan melawan.

“Kami akan melawan setiap langkah PT Jamsostek yang akan campur tangan dengan urusan karyawan PLN. Apalagi, kata Daryoko, sebagian kalangan ada yang menilai PT Jamsostek belum transparan dalam mengelola dana yang dihimpun dari para pekerja,” tegasnya.

Maka dalam hal ini, dia menilai, PT Jamsostek belum bisa dipercaya. Oleh karena itu, SP PLN menyatakan para karyawan PT PLN tetap mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola perusahaan dengan biaya lebih kecil 5 persen dari biaya operasional. Sedangkan di luar negeri seperti negara-negara maju, biaya kepegawaian bisa mencapai 10 persen.

Untuk itu, dia berharap agar PT Jamsostek tidak lagi merayu PLN untuk bergabung di Jamsostek. Karena, langkah itu tetap akan sia-sia saja.

Bahkan Daryoko menyatakan, keputusan untuk menolak Jamsostek ini sudah tertuang dalam surat SP PLN yang ditujukan pada Direksi PT PLN.

Sumber : Okezone.com


Menjelang Lebaran Pengiriman Uang TKI Mencapai 40 Triliun

September 26, 2008
MALANG – Kiriman uang tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (remitansi) menjelang Lebaran meningkat. Diperkirakan jumlahnya mencapai Rp40 triliun. Prediksi ini dihitung berdasarkan data aliran uang masuk dari luar negeri melalui bank di Indonesia.

Bahkan jumlah tersebut masih bisa bertambah karena para TKI juga akan membawa uang tunai pada saat mudik nanti.(Bersambung Ke halaman 3 Kol 5)

“Pada Lebaran tahun ini kami perkirakan pengiriman uang TKI dari luar negeri mencapai sekitar Rp40 triliun,? ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno saat berkunjung ke PondokPesantren (Ponpes) Al-Hikam, Malang.

Erman mengatakan, sebenarnya jumlah uang yang dikirim TKI bisa lebih besar, tapi bank-bank di Indonesia yang menyediakan fasilitas pengiriman uang mereka masih terbatas. Sampai saat ini yang tercatat resmi menerima pengiriman uang dari TKI adalah Bank Negara Indonesia (BNI).

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan, termasuk penipuan terhadap para TKI yang baru datang dari luar negeri, Erman telah bekerja sama dengan perbankan agar mempermudah jalur pengiriman uang dari para TKI.

“Janganlah mereka menjadi korban di negeri sendiri,” katanya. Soal pengiriman TKI ke Arab, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Korea, Erman mengaku tetap siap memberangkatkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Siapa pun tidak dilarang bekerja di luar negeri. TKI yang dikirim ke negara tujuan itu pun tidak bisa dikalkulasi atau dikurangi karena peluang bekerja di luar negeri, apalagi di kawasan Arab, cukup besar.

Saat ini lapangan kerja bagi TKI di wilayah ASEAN, Arab Saudi, Qatar,dan sejumlah negara lain masih terbuka lebar. Walau begitu, Erman mengimbau agar ada seleksi bagi para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri.

Yang terpenting, kata Erman, sekarang bagaimana komitmen pemerintah daerah terhadap calo-calo liar serta penyeleksian para calon TKI agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah,baik kelengkapan surat-suratnya maupun keterampilan mereka.

Saat ditanya apakah hal itu menjamin kesejahteraan para TKI, Erman menjawab diplomatis. “Selama ini memang terjadi diskriminasi gaji berdasarkan asal negara. Namun, sejak ada kesepakatan Abu Dhabi, kriteria itu diubah dan diganti berdasarkan sektor, seperti sektor industri dan pertukangan,? katanya


Hasil Kunjungan Kerja Menakertrans Ke Korea, Jepang Dan Hongkong

September 11, 2008
KOREA

Kunjungan kerja ke Korea dilaksanakan sebagai upaya tindak lanjut dari perbaikan MoU penempatan TKI melalui Employment Permit System (EPS) yang dilaksanakan G to G. Renew MoU telah ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja kedua negara pada tanggal 9 September 2008.

Renew MoU ini merupakan perbaikan yang kedua kalinya setelah MoU Pertama tahun 2004 kemudian diperbaiki tahun 2006.

(Bersambung Ke halaman 3 Kol 5)

Dalam Renew MoU yang baru ditandatangani, ada beberapa hal sebagai bentuk upaya perbaikan yang telah disepakati kedua negara (Indonesia-Korea), yakni:

a. Upaya perbaikan dalam hal transparansi biaya penempatan TKI ke Korea melalui EPS- G to G. Kedua belah pihak sepakat bahwa setelah ditandatangani
Renew MoU akan segera menyepakati biaya penempatan
TKI ke Korea.

b. Kewenangan Ditjen PPTKLN yang selama ini masih
tertera dalam MoU 2006 telah dilimpahkan ke BNP2TKI.

c. Diharapkan dalam waktu dekat kedua Lembaga
Penempatan dan Penerima TKI akan segera menyepakati dalam bentuk Agreement yang mengatur hal-hal
teknis tentang penempatan TKI ke Korea.

Jepang

Kunjungan Menakertrans ke Jepang Bertujuan untuk
meningkatkan kerja sama program Pemagangan
(Internship), yang dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas peserta magang Indonesia di
Jepang. Sebagaimana diketahui bahwa program
tersebut terselenggara atas kerja sama dengan
perusahaan-perusahaan Jepang yang tergabung
dalam IMM ( Asosiasi perusahaan menengah dan
kecil di Jepang ) dibawah koordinasi JITCO.

Peningkatan kerja sama tersebut, dituangkan dalam
bentuk penandatanganan MoU yang telah direvisi
antara pihak Depnakertrans ( Ditjen Binalattas) dengan
IMM. Adapun point isi MoU mencakup :
a. Upaya Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan
program pemagangan IMM.

b. Penekanan peningkatan kualitas ditekankan pada pendekatan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan dunia kerja.

c. Upaya memperkecil permasalahan yang timbul di tempat
pemagangan melalui peningkatan pengetahuan tentang keselamatan di tempat magang serta membangun
komunikasi dengan para lembaga penerima dan pengirim
magang.

· Pemagangan memiliki nilai strategis :

a. Pendidikan keterampilan secara langsung dan peningkatan

kompetensi (transfer of knowledge and technology)

sesuai dengan pasar kerja.

b. Sertifikat yang diakui secara international (international

certified) pasca magang pada penempatan dalam

negeri dan luar negeri.

c. Mengurangi beban APBN dalam pembiayaan pendidikan

keterampilan (non-formal education) dikarenakan semua

biaya yang meliputi transportasi, akomodasi, gaji dan

hak-hak normatif lainnya sebagai peserta magang

ditanggung oleh perusahaan tempat magang.

d. Percepatan penanggulangan pengangguran secara langsung,

formal dan dilindungi dengan social security.

· Melakukan pertemuan dengan perusahaan penerima magang

(Accepting Organization atau AO) dalam rangka menambah

kuantitas peserta magang asal Indonesia. Pada saat ini

Indonesia menduduki posisi ke-2 setelah RRC. Selain itu,

diharapkan AO juga dapat usahanya di Indonesia melalui

investasi pada jenis usaha yang sama. Dengan demikian,

diharapkan akan dapat memberikan kesempatan kerja

bagi para alumni magang untuk bekerja di perusahaan

tersebut. Bila konsep ini disepakati, maka akan menguntungkan

kedua belah pihak. Dari sisi pengusaha, mereka dapat

mengembangkan usahanya yang pada gilirannya dapat

mendatangkan keuntungan. Dari sisi Indonesia, selain dapat

mengembangkan human Resources bagi para peserta magang,

juga sekaligus dapat membuka kesempatan kerja baru yang

akan dapat mengurangi angka pengangguran.

Hongkong

Pada kunjungan kerja tersebut, Menakertrans juga berkesempatan untuk hadir memenuhi undangan Konjen RI di Hong Kong dalam rangka perayaan hari Kemerdekaan RI ke-63 di Stadion Queen Elizabeth, yang dihadiri oleh sekitar 10.000 TKI di Hong Kong. Hal ini sebagai salah satu bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Pusat Humas Depnakertrans


10 Tahun Ratifikasi Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi

September 11, 2008
Sumber : Pusat Humas Depnakertrans
Repulish by : http://www.KoranHR.com

Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi hendaknya dijadikan momentum untuk introspeksi para pelaku hubungan industrial. Dengan adanya Konvensi ILO tersebut, diharapkan lebih mengukuhkan hak pekerja untuk dapat membentuk dan mengembangkan organisasi pekerja/buruh secara independen, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

Keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diharapkan menjadi wadah untuk memperjuangkan, melindungi, membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan juga diharapkan sejalan dengan upaya menjamin kelangsungan ekonomi perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.(Bersambung Ke halaman 3 Kol 5)

Demikian salah satu isi sambutan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibacakan Sekjen Depnakertrans Ir. Besar Setyoko, MM dalam acara Peringatan 10 tahun Ratifikasi Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi yang dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (28/8).

Tahun 2008 ini adalah tahun ke-sepuluh bagi pemerintah dan masyarkat Indonesia melaksanakan kebebasan berserikat, sejak diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 87. Sebelumnya, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 tentang berlakunya Dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan Berunding Bersama, melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 1956.

Dengan diratifikasinya kedua konvensi ini dan ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka pekerja/buruh dan pengusaha bebas untuk berorganisasi tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Pemberlakuan UU No. 21 tahun 2000 tersebut mengubah paradigma hubungan industrial.

Paradigma baru ini memungkinkan pembentukan lebih dari 1 (satu) serikat ditingkat perusahaan. Pada tingkat yang lebih luas maka mitra pemerintah dan pengusaha yang semula hanya 1 (satu) serikat pekerja menjadi multi serikat pekerja.


Sepuluh Pengunjuk Rasa Tuntut THR DiPHK

September 11, 2008
Bojonegoro – KoranHR.com,
Lima buruh PT Jasa Konstruksi Hartono (JKH) dan lima buruh PT Nashiri Jaya Abadi (NJA), di Desa Karangpacar, Kecamatan Kota Bojonegoro, Jawa Timur yang mengelar aksi mogok kerja menuntut Tunjangan Hari Raya (THR), Rabu (10/9), di PHK perusahaan.

“Mereka sekarang kami ajak mengadu ke Disnakertrans dan terpaksa kembali, karena diminta membuat pengaduan secara tertulis,” kata juru bicara sepuluh buruh yang di PHK itu, Nurhasyim di kantor Depnaker, Rabu.(Bersambung Ke halaman 3 Kol 5)

Lima buruh PT JKH Luluk, Sugeng, Adin, Choirul, Ningsih dan PT NJA, Arief, Endra, Fitri, Yulianto dan Agus. Kedua perusahaan yang berinduk di PT Himalaya Grafoorin Internasional di Sidoarjo tersebut, bergerak dibidang mebel.

Menurut Nurhasyim, diperkirakan jumlah buruh yang di PHK akan bertambah, karena setelah aksi mogok kerja menuntut THR dan tuntutan normatif lainnya yang diikuti dua ratusan buruh itu, buruh yang masuk “shift” II, ada sebagian yang juga tidak masuk.

Mereka tidak masuk, karena bentuk solidaritas dengan para buruh yang sudah mengelar aksi mogok kerja pada pagi harinya.

Menurut para buruh itu, dari lima buruh PT NJA ketika pagi tadi masuk kerja, dalam daftar absen namanya sudah tidak masuk. Sedangkan lima buruh dari PT JKH dipanggil Kabag Personalia PT JKH, Bambang Mulyono dan mendapatkan penjelasan sudah di PHK.

“Kami mendapatkan penjelasan pendek dari Bagian Personalia, karena tidak masuk dua jam, kemudian di PHK,” kata salah seorang buruh itu.

Ditemui terpisah, Kasubdin Persyaratan Kerja (Syaker) Disnakertrans Bojonegoro, Ruslantoyo menyatakan, para buruh yang mengadu tersebut diminta membuat pengaduan secara tertulis, agar dirinya bisa membuat surat panggilan kepada pihak terkait, termasuk perusahaan.

“Setelah aksi mogok kerja kemarin, saya kira sudah tidak ada masalah, karena 14 item tuntutan buruh disetujui, termasuk tuntutan mendapatkan THR,” katanya.

Tuntutan tersebut, selain mendapatkan THR, diantaranya juga dimasukkan Jamsostek dan cuti hamil.

Ruslantoyo mengaku, tidak tahu pasti penyebab kesepuluh buruh tersebut di PHK. Hanya informasi yang diperoleh, setelah mengelar aksi rasa mogok kerja dan tuntutannya dikabulkan perusahaan ada sejumlah buruh yang tidak langsung bekerja lagi.

“Untuk jelasnya, ya kami akan panggil satu persatu untuk dikonfirmasi,” katanya.

Sumber : ANTARA


Ditjen Pajak akan Periksa Sektor Real Estate & Konstruksi

September 10, 2008
JAKARTA–: Sektor jasa kontruksi dan real estate akan menjadi fokus pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun ini. Pemeriksaan ini dilakukan karena adanya indikasi penggelapan pajak dari dua sektor usaha tersebut mengingat pembayaran pajak kedua sektor itu masih di bawah standar perhitungan Dirjen Pajak.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk optimalisasi penerimaan negara. Kita akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk fokus pada pemeriksaan dua sektor tersebut tahun ini,” kata Dirjen Pajak Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (9/9). (Bersambung Ke halaman 3 Kol 5)

Menurutnya, pemeriksaan dua sektor ini diharapkan selesai akhir tahun atau awal tahun 2009. Sedangkan obyek pemeriksaan dilakukan untuk pembayaran pajak tiga tahun ke belakang, yakni 2005-2007. Namun, untuk perusahaan yang telah membayar pajak di atas benchmark, Ditjen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan.

Pasalnya, jumlah perusahaan konstruksi dan real estate yang tercatat mencapai ribuan perusahaan. Namun, untuk optimalisasi penerimaan pajak, Ditjen Pajak hanya akan fokus pada perusahaan besar. Karena tidak memungkinkan jika pemeriksaan juga dilakukan pada perusahaan menengah ke bawah.

Saat ini, Ditjen Pajak sudah memutuskan untuk menerapkan pajak penghasilan (PPh) secara final untuk dua sektor tersebut. PPh final untuk real estate sebesar 5%, sedangkan PPh final untuk rumah sederhana sebesar 1%. Dengan adanya penetapan itu, benchmark pembayaran pajak dua sektor tersebut menjadi lebih mudah.

“Tetapi, besaran penerimaan pajak sektor ini tidak sebesar penerimaan sektor batubara dan kelapa sawit. Karena untuk sektor jasa konstruksi dan real estate, labanya hanya sebesar 9%-10% dari omset,” jelasnya.

Sumber : Media Indonesia


BNI dan Telkomsel Garap TKI Hongkong

September 9, 2008
Sumber : Kompas.com,
JAKARTA, SENIN – PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dengan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) bekerjasama memberikan layanan konvergensi layanan selular dengan perbankan bernama T-Remittance. Kerjasama ini memungkinkan para Tenaga Kerja Indonesia
di luar negeri bisa melakukan transfer uang ke keluarganya di Indonesia secara mudah, cepat, aman dan efisien.(Bersambung Ke halaman 3 Kol 5)

Implementasi T-Remittance dilakukan setelah sukses diuji coba live demo di Hongkong April 2008 lalu dan mendapatkan ijin dari Bank Indonesia selaku regulator pada 12 Agustus 2008, sekaligus awal dari diversifikasi layanan dimana Telkomsel tidak hanya menghadirkan layanan selular tapi juga layanan transaksi kerjasama dengan perbankan.

“Kami berharap kehadiran layanan T-Remittance hasil kerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) ini, dapat menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia yang bekerja di Hong Kong dan keluarganya yang ada di Indonesia dalam hal kemudahan pengiriman uang lintas negara,” kata Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/9).

Gabungan kedua layanan T-Remittance dan Simpati Kangen di Hong Kong ini, diharapkan dapat menjawab kebutuhan layanan yang ditunggu-tunggu oleh sekitar 120.000 masyarakat Indonesia yang bekerja di Hong Kong, dimana rata-rata berpenghasilan sekitar 3.500 dollar Hongkong (sekitar Rp 4,2 juta) per bulan. Hal ini dikarenakan dalam hubungan anggota keluarga lintas negara, kebutuhan komunikasi dan distribusi uang antar mereka menjadi hal utama.

Sementara Konjen Indonesia di Hongkong Ferry Adamhar memperkirakan jumlah uang yang dikirim para TKI ke tanah air sekitar Rp 5-7 triliun per tahun. Dari jumlah itu, jasa pengiriman uang lewat nonperbankan masih mendominasi, perusahaan jasa di Hongkong sangat agresif mendekati para TKI menawarkan kecepatan pengiriman uang.


Pemukulan TKI, Pemerintah Harus Minta Maaf

September 9, 2008
JAKARTA, SENIN – Sedikitnya sepuluh tenaga kerja Indonesia atau TKI anggota Indonesian Migrant Workers Union mengalami kekerasan saat menyampaikan aspirasi tentang pelanggaran hukum oleh agen penempatan buruh migran di Hongkong. Indonesia Migrant Workers Union (IMWU) memprotes tindak kekerasan petugas keamanan Konsulat Jenderal RI di Hongkong tersebut.
Ketua IMWU Rusemi di Hong Kong, Senin (8/9), mengatakan, pemerintah harus meminta maaf atas insiden tersebut. Pemerintah SBY-JK juga harus segera menuntaskan kasus underpayment yang masih terjadi terhadap 22.000 TKI di Hongkong, kata Rusemi, yang dihubungi dari Jakarta.
Kekerasan terjadi saat sedikitnya 3.000 tenaga kerja Indonesia atau TKI menghadiri perayaan HUT Republik Indonesia ke 63 yang diselenggarakan Konsulat Jenderal RI di Queen Elizabeth Stadium, Wan Chai, Hongkong, Minggu (7/9). Saat acara hiburan berlangsung, sebanyak 61 TKI yang menjadi anggota Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) berunjuk rasa di depan gedung.
Mereka ingin menyampaikan aspirasi tentang masih terjadinya praktik pelanggaran aturan ketenagakerjaan oleh agen penempatan dan majikan di Hongkong kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, yang hadir di sela perjalanan dinas ke Jepang dan Korea.
Selain berunjuk rasa di luar gedung, beberapa aktivis IMWU juga beraksi di dalam gedung. Mereka membentangkan spanduk protes tentang pembayaran upah dibawah ketentuan dan tuntutan penegakan hukum terhadap agen nakal, yang kemudian memicu insiden antara TKI dan petugas keamanan Konjen RI di Hongkong. Menurut Rusemi, TKI anggota IMWU masuk ke gedung menggunakan tiket resmi.
Mennakertrans Erman Suparno mengatakan, dia sudah memerintahkan Atase Ketenagakerjaan Sri Setiawati untuk segera menyelesaikan persoalan yang diungkapkan TKI. Meski jumlahnya relatif kecil dari 120.000 orang TKI di Hongkong, namun pemerintah harus tetap menyelesaikan.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 82 pengikut lainnya.