RPP Pesangon Rampung 2009

Juni 16, 2008
Sumber : APINDO
Jakarta – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pesangon yang sedang dalam pembahasan, diperkirakan resmi menjadi ketentuan hukum pada 2009.

Pernyataan itu disampaikan Myra M Hanartani, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Depnakertrans, di Jakarta, Rabu (5/3).

Menurut dia, materi pembahasan kini terus bergulir dan mencapai berbagai kesepakatan yang krusial antara wakil-wakil pemerintah,

pengusaha/perusahaan, dan serikat pekerja/buruh.

Di dalam naskah RPPB Pesangon disebutkan bahwa tiap perusahaan/pengusaha wajib mengalokasikan dana cadangan untuk pembiayaan PHK (pemutusan hubungan kerja), baik akibat usia pensiun atau pemecatan di tengah masa kerja, sedikitnya 3 persen dari upah bulanan.

“Dengan metode ini, diharapkan perusahaan/pengusaha tidak lagi kesulitan memenuhi hak pekerja yang mengalami PHK, yakni mendapat uang minimal 32,2 kali upah bulanan,” kata Myra.

Menilik tren yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu terakhir, banyak perusahaan/pengusaha yang melakukan PHK mengaku kesulitan membayarkan hak pesangon terhadap pekerjanya.

“Jika mulai dari sekarang perusahaan/pengusaha mencicil dana cadangan pembiayaan PHK, maka tentu saja cash-flow perusahaan tidak akan terganggu jika harus memensiunkan atau melakukan pemecatan terhadap para pekerjanya,” ujar Myra.

RPP Pesangon tak lain bertujuan memberi kepastian agar pekerja mendapat hak mereka bila tiba masa pensiun atau mendadak di-PHK. Namun, mayoritas dana cadangan untuk pesangon yang dialokasikan oleh perusahaan ini sifatnya sukarela.

Ada perusahaan yang menyisihkan hingga 8% dari upah bulanan pekerja, tapi ada juga yang di bawah 3%.

Sementara dalam kaitan dengan sanksi, Myra mengatakan RPPB Pesangon sifatnya mengikat semua pengusaha/perusahaan, walaupun tidak mengancam dengan sanksi pidana.

“RPP ini tidak bisa mengatur sanksi pidana, hanya admisnistratif, karena yang bisa memberikan sanksi pidana adalah Undang-undang (UU), sementara PP (Peraturan Pemerintah) cuma bisa berikan sanksi administratif,” katanya.[*L2


Aksi Damai, Bakal Digelar Dengan Massa Lebih Besar Di PTPN X

Juni 16, 2008
Sumber : suarasurabaya.net

“Kalau keinginan kami dan aspirasi serikat pekerja serta segenap karyawan di jajaran PTPN X serta seluruh PG yang ada, terkait dengan penggantian direktur utama dan direktur keuangan, Senin (16/06) ini tidak mendapat tanggapan, kami akan beraksi kembali dengan massa yang lebih besar”.

Itu disampaikan JOKO DARIONO Ketua Serikat Pekerja (SP) PTPN X (Persero) , Senin (16/06) menyampaikan itu pada suarasurabaya.net terkait aksi yang diikuti ratusan bahkan mungkin seribuan massa aksi di aula PTPN X.

Menurut JOKO DARIONO, masa aksi yang Senin (16/06) ini turun dan ikut berunjukrasa di aula kantor PTPN X masih belum seluruhnya. “Ini masih sebagian. Dan belum seluruh PG dijajaran PTPN X, semuanya ikut. Aspirasi kami adalah demi kemajuan PTPN X. Bukan sebagi kepentingan pribadi,” tambah JOKO DARIONO.

Sementara itu, aksi yang rencananya juga bakal dilanjutkan di pabrik Gula (PG) Ngadirejo Kediri, diharapkan juga akan diikuti seluruh karyawan dan jajaran manajemen yang ada di seluruh PG yang termasuk dalam wilayah PTPN X.

Aksi yang dipicu oleh rencana penggantian HADI PRASONGKO Direktur Utama PTPN X dan jajarannya dengan alasan yang tidak jelas tersebut, rencananya bakal dilakukan juga dibeberapa tempat lainnya. “Yang pasti karyawan dan seluruh jajaran PG, APTRI di PTPN X menolak ketidakjelasan alasan pergantian Direktur Utama. Aksi lebih besar akan kita gelar lagi,” pungkas JOKO DARIONO.(tok)


Penandatanganan MoU Penempatan TKI Nurse dan Caregiver

Juni 16, 2008
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, MSi mengatakan Pemerintah Indonesia menghargai upaya pemerintah Jepang untuk membuka kesempatan kerja dan menerima tenaga kerja Indonesia dalam kategori skill worker serta memahami peraturan perundangan yang berlaku di Jepang dalam penempatan tenaga kerja yang tidak memungkinkan dilakukannya penempatan tenaga kerja dalam kategori unskill dan low skill.

Hal itu diungkapkan Menakertrans saat menyaksikan penandatangan MoU Penempatan TKI Nurse dan Caregiver Indonesia ke Jepang dalam Kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) di Ruang Tridharma Depnakertrans Jakarta (19/5). Penandatanganan ini dilakukan antara BNP2TKI sebagai lembaga dengan penempatan tenaga kerja Indonesia dengan The Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS) sebagai lembaga penerima tenaga kerja nurse dan caregiver Indonesia di Jepang.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Dirjen Binapenta Drs. Tjetje Al Anshori, MBA, Kepala Pusat Humas Depnakertrans, Kepala BNP2TKI. Sedangkan di pihak Jepang diwakili oleh Mr. Arai (Minister Conselor- Kedubes Jepang yang mewakili Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Jepang ) dan Mr. Takashi Tsunoda (Managing Director JICWELS).

Menakertrans mengatakan awal kerjasama pembangunan ekonomi melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) bermula dari kesepakatan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Mr. Shinzo Abe di Tokyo Jepang pada 28 Nopember 2006. IJEPA menandai peningkatan hubungan bilateral Indonesia- Jepang yang berkaitan dengan peningkatan capacity building, liberalisasi, promosi perdagangan dan investasi, termasuk didalamnya Movement of Natural Persons (MNP) atau perpindahan orang dari satu negara ke negara lain.

Hasil dari joint study dan negosiasi kedua negara diwujudkan dalam penempatan tenaga kerja nurse dan caregiver. Sebagai Pilot Project dalam 2 tahun pemerintah Jepang memberikan kuota 1000 orang dengan perincian 400 tenaga kerja nurse dan 600 orang caregives. Tahun 2008 ini jumlah penempatan akan direalisasikan sebanyak 200 orang nurse dan 300 orang nurse.

MoU antara BNP2TKI dan JICWELS dalam penempatan nurse dan caregiver Indonesia ke Jepang hanya dapat dilakukan melalui program government to government (G to G) dan hanya dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut. Untuk kedepannya, pemerintah mengharapkan pemerintah Jepang memberikan kuota yang lebih besar, mengingat tingkat kelulusan sekolah perawat di Indonesia yang mencapai 25.000 orang dari 770 sekolah perawat. Bahkan penempatan TKI diharapkan dipeluas dalam sektor pariwisata dan perhotelan

Pusat Humas Depnakertrans


PAMERAN BURSA KERJA TERPADU (JOB FAIR) DI PROVINSI SUMATERA BARAT Tgl 12-13 JUNI 2008

Juni 16, 2008

Sumber : Nakertrans

Dalam upaya pengurangan angka pengangguran dan mencanangkan Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengadakan kegiatan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) terpadu, yang dilaksanakan pada :

Tanggal: 12-13 Juni 2008

Tempat: Lapangan Parkir Kantor Gubernur Sumatera Barat

Jl. Sudirman No.51 Padang

GRATIS

Didukung Oleh 13 perusahaan yang membuka lowongan dan dapat menyerap Tenaga Kerja 1246 orang.


PAMERAN BURSA KERJA (JOB EXPO) DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU TANGGAL 9 – 12 JUNI 2008

Juni 16, 2008
Kamis, 29 Mei 2008

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru akan melaksanakan Pameran Bursa Kerja (Job Expo) pada Tanggal 9 – 12 Juni 2008 Bertempat di Hotal Mutiara Merdeka Jl. Yos Sudarso – Pekanbaru, memberikan kesempatan kepada para pencari kerja di Kota Pekanbaru sebanyak 1.700 lowongan kerja dari tingkat operator sampai dengan tingkat manajerial dengan dihadiri oleh 40 perusahaan-perusahaan yang berlokasi kerja di Pekanbaru dan luar Kota Pekanbaru

Perusahaan yang berpartisipasi dalam Pameran Bursa Kerja (Job Expo) pada tanggal 9 – 12 Juni 2008 adalah :

Intraco Penta Tbk., Terminik, BFI Finance Tbk, Bank Commanwealt, Semesta Citra Dana, Garuda Food, Macro Indonesia, Mayora Indah, Dexa Medika, Parastar Echorindo, Kawan Lama Sejahtera Tbk, MSM Consultant, Indovision,Carir.Com, Suzuki Finance Indonesia, Trikomsel Multimedia, Summit Auto Group, Barelang Konsultindo Mandiri, Samator Gas, Deltapack Riau Industry, Calbe Farma, Bank Danamon Tbk, Finansia Muti Finance, Sinar Mas Forestry, Berlofarm, Atri Distribusindo, Aston Hotel, Bank BTPN, Valbury Asia Futures, Milenium Penata Futures, Ramayana, Gramedia, Cevron, Bina Mandiri, Hotel Grand Elite, Tripatra.

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru melaksanakan Pameran Bursa Kerja (Job Expo) secara “Gratis”.


Bursa Belum Mampu Akomodasi Kebutuhan Pencari Kerja

Juni 10, 2008

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno mengatakan bursa kerja meski telah mampu menawarkan banyak lowongan pekerjaan, tetapi masih belum akomodatif terhadap para pencari kerja.

Fasilitas bursa kerja belum sepenuhnya dapat mengakomodasikan kebutuhan pencari kerja, kata Erman dalam sidang disertasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, hal tersebut antara lain karena belum berfungsinya layanan informasi kerja yang dibutuhkan pada lowongan kerja di berbagai perusahaan. Ia juga memaparkan kini baru terdapat 18 lembaga sertifikasi yang daya jangkau dan pelayanannya sangat terbatas.
Selain itu, sebanyak 162 balai latihan kerja yang tersebar di Tanah Air masih belum cukup memadai dan masih perlu mendapat perhatian antara lain dalam hal sarana-prasarana fisik, program pelatihan, kualitas dan kuantitas instruktur, serta peningkatan manajemen pengelolaannya.
Erman juga mengemukakan tentang sangat pentingnya proses penyediaan tenaga kerja yang memadukan antara kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan dalam suatu koordinasi secara terpadu dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja sekaligus penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.
Paradigma baru yang dikembangkan adalah pelatihan berbasis kompetensi, agar dapat masuk pada kebutuhan pasar kerja dalam rangka meningkatkan life skill melalui individual skill, katanya.
Untuk itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi dan integrasi antara sistem pendidikan dan sistem ketenagakerjaan, antara lain kebijakan di bidang pendidikan nasional sebaiknya menggunakan kurikulum yang sejalan dengan tuntutan ketenagakerjaan.
Selain itu, lanjut Erman, lembaga sertifikasi profesi perlu diperbanyak jumlahnya khususnya di kawasan Indonesia Timur, kualitas pengelolaan informasi ketenagakerjaan di bursa kerja perlu diperbaiki, dan balai latihan kerja di seluruh Tanah Air perlu direvitalisasi.
Erman Suparno yang mempertahankan disertasi bertajuk Paradigma Baru penyediaan Tenaga Kerja yang Didasarkan pada Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional: Sebuah Analisis Kebijakan, dalam acara ujian terbuka itu dinyatakan lulus cum laude.
Kelulusan tersebut membuat Erman menjadi Doktor bidang pendidikan yang ke-841 di UNJ. Dalam acara tersebut juga tampak hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, sejumlah anggota DPR, dan para pejabat dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Erman yang lahir di Purworejo pada 20 Maret 1950 itu meraih gelar master bisnis di Institute Management of Newport University, Amerika Serikat, dan di bidang administrasi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Sedangkan gelar sarjana diperoleh mantan Anggota DPR RI tahun 2004-2005 itu dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan.


Pers Release Pemalsuan Surat Rekomendasi Menakertrans Jakarta, 29 Mei 2008

Juni 10, 2008

Sumber : Nakertrans

Sehubungan dengan adanya Surat Rekomendasi Palsu yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 29/M/PH/2008, tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Penerbitan Buku “Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan”, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Menakertrans tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.
2. Pada hari Kamis (29/5), dua orang yang diduga telah memalsukan surat rekomendasi tersebut telah diamankan oleh pihak yang berwajib. Dua orang tersebut berinisial MS (sekitar 38 tahun) warga Ratu Jaya, Pancoran Mas, Depok dan BD (sekitar 45 tahun) warga Rawa Sawah Johor Baru. Modus kejahatan dilakukan dengan memalsukan kop surat, cap dan tanda tangan Menakertrans. Keduanya mengatasnamakan K-SPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sebagai pihak yang akan menerbitkan buku ”Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan” tersebut. Saat ini kedua orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
3. Diharapkan kepada pengusaha dan instansi swasta/negeri agar mengabaikan surat rekomendasi palsu tersebut.
4. Kepada Masyarakat yang mengetahui penyebaran surat tersebut dapat menginformasikan kepada Pusat Humas Depnakertrans, telp (021) 5252748 atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Demikian untuk diketahui.
Pusat Humas Depnakertrans


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 82 pengikut lainnya.