Menakertrans: Gunakan Perusahaan Outsourcing yang Berbadan Hukum

September 26, 2008
Sumber : Kompas.com
SURABAYA, SELASA – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno mengingatkan, agar perusahaan-perusahaan pengguna jasa outsourcing menunjuk perusahaan outsourcing yang sudah berbadan hukum.

“Hal itu diperlukan agar tindakan perusahaan menggunakan jasa outsourcing itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” sebut Erman di Surabaya, Selasa (23/9)

Namun Erman mengaku belum tahu secara persis berapa perusahaan outsourcing yang ada di Indonesia, baik yang sudah berbadan hukum maupun belum. Karena sekarang masih melakukan pendataan perusahaan outsourcing di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pengawasan, sebutnya, Departemen Tenaga Kerja mulai melakukan training SDM khusus untuk mengawasi perusahaan-perusahaan outsourcing. “Masa training berlangsung enam bulan, dan gelombang pertama training sudah dua bulan yang lalu,” ujar Erman.

Dikatakannya, sekitar 1.200 SDM yang menjalani training ini diharapkan terjun ke berbagai daerah di Indonesia semester I tahun 2009. Erman meminta agar SDM yang sudah menjalani training tersebut, tidak dipindah ke bagian lain. “Orang-orang yg sudah ditraining ini jangan dimutasi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Erman juga menyatakan, tidak bisa sepenuhnya melarang outsourcing, karena ada bidang-bidang pekerjaan tertentu yang memerlukan tenaga dari luar perusahaan. “Biasanya, bidang yang dimaksud bukan merukan perkejaan pokok di perusahaan itu,” tambah Menakertrans.


Penyedia "Outsourcing" Wajib Bayar THR

September 26, 2008
JAKARTA, JUMAT – Perusahaan penyedia jasa outsourcing juga tidak terlepas dari kewajiban membayar tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja. Tanggung jawab itu tidak bisa dialihkan ke perusahaan lain yang memakai jasa mereka selama ini.
”Sebagai lembaga bisnis yang berbadan hukum, penyedia jasa outsourcing juga wajib membayar THR bagi karyawannya sesuai peraturan. Kalaupun tidak mampu membayar sesuai ketentuan, pengusahanya wajib melapor ke dinas tenaga kerja setempat,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Kamis (25/9) di Jakarta.

Menjelang Lebaran pada 1 Oktober 2008, setiap perusahaan wajib membayar THR pekerja. Mereka yang bekerja lebih dari setahun berhak mendapat sebulan gaji, sedangkan yang belum setahun bekerja tetapi sudah lebih dari tiga bulan menjadi pekerja berhak atas THR secara proporsional.

Data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, sampai saat ini ada 22.275 perusahaan dengan 2.114.774 tenaga kerja yang melimpahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain.

Pada sisi pemasok jasa, terdapat 1.540 perusahaan pemborongan pekerjaan yang mempekerjakan 78.918 tenaga kerja dan 1.082 perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh yang mempekerjakan 114.566 tenaga kerja.

Erman mengatakan, perusahaan penyedia jasa outsourcing sebagai penunjang kegiatan perusahaan lain muncul berlandaskan Pasal 50 sampai 66 soal sistem kerja kontrak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, perusahaan penyedia jasa outsourcing pun harus menjalankan berbagai kewajiban terhadap pekerja sesuai peraturan undang-undang. ”Jadi, tidak ada alasan bagi pengusaha jasa outsourcing untuk tidak membayar THR pekerjanya,” ujar Mennakertrans.

Secara terpisah, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Yanuar Rizky mengatakan, pekerja kontrak memiliki hubungan kerja langsung dengan perusahaan jasa outsourcing. Adapun perusahaan pemberi pekerjaan atau pemakai jasa pekerja kontrak hanya berhubungan dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing.

Kondisi ini membuat pekerja kontrak tidak berhak menuntut apa pun dari perusahaan pemakai jasa. Pasalnya, perusahaan pemakai dan penyedia jasa menandatangani kontrak kerja berdasarkan kesepakatan bisnis.

Buruh pabrik

Pada pekerja kontrak, yang dipekerjakan di bank-bank asing sebagai teller, misalnya, hampir tidak terjadi masalah. Namun, persoalannya menjadi lebih rumit bagi buruh kontrak yang bekerja di pabrik.

Pemerintah harus lebih aktif menyosialisasikan hak normatif pekerja kontrak. Tujuannya, agar perusahaan penyedia jasa outsourcing tidak lagi mengabaikan kewajibannya terhadap pekerja. ”Idealnya setelah perusahaan pemakai dan penyedia jasa membuat kontrak, pekerja kontrak juga membaca kontrak itu agar perusahaan penyedia jasa outsourcing tidak mengambil komisi terlalu besar dari gaji pekerjanya,” kata Yanuar.


OUTSOURCING – Prospek Terbaik Buat Siapa

Juli 16, 2008

Penulis : dyah isnaemi

Topik ini lagi seru dibahas di milis marketingclub sehubungan juga dengan hari buruh yang jatuh pada 1 Mei kemaren… Dimana-mana banyak demo.

Kebetulan aku pernah jadi pegawai outsourcing dan pernah kerja di perusahaan outsourcing. Sebenarnya outsourcing ini mneguntungkan semua orang, baik perusahaan, pegawai atau perusahaan outsourcing.

Aku mulai dari pegawainya… dimasa sulit mencari pekerjaan seperti sekarang ini, cara paling gampang dan cepat untuk mendapat pekerjaan adalah dengan ikut agen outsourcing. Kita hanya tes satu kali bisa punya kesempatan untuk memilih bekerja dibeberapa tempat. Kita tidak perlu repot-repot mengirimkan banyak lamaran dan melakukan interview diberbagai tempat (akan keluar banyak biaya). Untuk pilihan perusahaan, gaji, tunjangan dan lain-lain, pada akhirnya kita sendiri yang akan menentukan apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Untuk masalah pemotongan gaji dan lain-lain, anggap saja itu uang jasa yang harus kita bayarkan karena kita sudah menerima jasa outsourcing untuk mencarikan kita pekerjaan. Sebenarnya hal ini juga banyak diterapakan oleh instansi (oknum) tertentu yang meminta imbalan jika kita ingin menjadi karyawan ditempat tersebut, walaupun tidak secara langsung.

Keuntungan lain adalah, dalam waktu yang singkat anda punya kesempatan untuk mengenal lebih banyak perusahaan sebelum memutuskan bahwa perusahaan tersebut yang paling sesuai dengan anda. Dan jika anda terdaftar sebagai pegawai outsorcing, hal tersebut tidak akan mempengaruhi resume anda, dibandingkan anda sebagai pegawai tetap yang suka berpindah tempat kerja (banyak perusahaan yang sangat tidak menyukai para kutu loncat pekerjaan).

Jika anda tidak setuju dengan sistem ini maka bersiaplah anda berjuang diantara ribuan orang untuk mendapatkan satu posisi di perusahaan impian. Dan pada akhirnya pilihan ada ditangan anda. Sedikit saran, sebelum bergabung dengan salah satu agen outsourcing, sebaiknya cari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tersebut dan pelajari baik-baik kontrak yang disodorkan dan jika ada hal yang tidak dipahami atau tidak disetujui anda punya hak untuk mengajukan keberatan.

Untuk perusahaan, dijaman yang serba sulit ini banyak dari perusahaan lebih memilih mengunakan agen outsourcing karena memang mereka tidak punya sdm dan anggaran yang cukup memadai untuk mencari pegawai baru dengan proses seleksi sendiri. Untuk menyeleksi satu karyawan akan membutuhkan waktu dan biaya yang lumayan besar, belum lagi resiko karyawan tersebut akan bisa bertahan lama bekerja diperusahaan tersebut. Apalagi jika perusahaan tersebut bekerja tergantung proyek yang didapat. Sangat tidak menguntungkan apabila mereka harus mengaji orang yang tidak bekerja hanya kerena mereka pegawai terap. Dan pasti masalah tunjangan dan masalah kepegawaian lain yang sangat merepotkan. Untuk beberapa perusahaan, daripada mereka menginvestasikan uangnya untuk mencari karyawan mereka lebih memilih menginvestasikan uang tersebut untuk hal lain yang sudah bisa dihitung returnnya. Jadi agen outsourcing adalah dewa penolong bagi mereka. Perusahaan hanya tinggal angkat telpon minta karyawan dengan syarat dan ketentuan yang mereka inginkan dan perusahaan agen outsourcing yang akan melakukan semua tugas seleksi untuk mereka. Simpel, cepat dan efisien dan jika dalam waktu tertentu pegawai tersebut tidak bisa mengikuti ketentuan perusahaan maka mereka bisa meminta gantinya saat itu juga.

Untuk perusahaan outsourcing sendiri, pada dasarnya mereka adalah perantara antara karyawan dan perusahaan. mereka menampung sejumlah orang yang membutuhkan pekerjaan dan menyalurkannya ke perusahaan yang membutuhkan pegawai. Dan untuk menjalankan usahanya tersebut tentunya mereka membutuhkan biaya operasional. Biaya ini biasanya mereka dapatkan melalui pemotongan gaji karyawan atau mereka akan menagihkan langsung ke perusahaan karena telah menggunakan jasa mereka.

Banyak perusahaan outsourcing yang secara transparan menyampaikan hal tersebut sebelum mereka merekrut orang dan mereka juga menyampaikan hal tersebut secara tertulis dalam surat perjanjian kerja. Bahkan beberapa perusahaan outsourcing juga memberikan tunjangan yang cukup memadai. Dan mereka juga tidak akan menagihkan sepersenpun kepada anda apabila anda belum mendapatkan pekerjaan walaupun anda sudah beberapa kali ditawarkan ke perusahaan lain tapi tidak diterima.

Perusahaan outsourcing berkembang sangat pesat dewasa ini karena semakin banyak permintaan. Mulai dari SPG, OB bahkan sampai level top manajemen.Beberapa orang yang sudah berada diposisi top manajemen lebih suka mengunakan outsourcing/headhunter apabila ingin pindah ke perusahaan lain, hal ini karena bisa menjaga kerahasiaan dan efisien.

Jadi sebenarnya semua kembali kepada anda, sebagai calon pegawai anda punya hak untuk menentukan pilihan jalan mana yang terbaik untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan berarti apabila anda memulai dengan sebagai pegawai outsource anda tidak punya kesempatan untuk menjadi pegawai tetap. Apabila anda bekerja dengan baik, perusahaan tempat anda bekerja akan melihat prestasi kerja anda dan tidak menutup kemungkinan anda akan diajukan menjadi pegawai tetap mereka. Banyak kasus seperti ini yang terjadi pada teman-teman dan relasi saya.

Kesimpulannya semua bisa mengambil keuntungan apabila tahu mana pilihan yang terbaik buat mereka.

<!–
amzn_cl_tag=”bukuoutsourcing-20″;
amzn_cl_link_color=”161618″;
amzn_cl_link_style=1;
amzn_cl_exact_match=1;
//–>


Outsourcing: Trend Bisnis Mutakhir?

Juli 16, 2008
Selama ini para pelaku usaha sebisa mungkin mengoperasikan bisnisnya dengan melaksanakan seluruh proses dari hulu ke hilir.

Setiap komponen aktivitas usahanya sebisa mungkin dilakukan secara mandiri dan merupakan unit bisnis dari lembaganya.

Misalkan sebuah perusahaan produsen susu instan kemasan cenderung memiliki unit bisnis yang dimulai dari peternakan sapi perahan hingga pemrosesan, pemaketan, distribusi, pemasaran dan penjualan produknya tersebut.

Tentunya hal tersebut memerlukan investasi yang besar dan berpeluang pula meningkatnya resiko atas penanaman modal tersebut dalam berbagai bentuknya.

Beberapa lembaga bisnis mulai menyadari resiko dari gaya bisnis konvensional tersebut.

Mereka mulai melakukan perampingan atas struktur organisasi dan tata kerjanya mengikuti kebutuhan atas pengambilan serta eksekusi kebijakannya secara efektif di era kompetisi yang semakin ketat ini.

Beberapa unit bisnisnya mulai dilepas dan dilakukan skema kerjasama outsourcing dengan penyedia produk jasa/barang dari perusahaan lain.

Semakin lama perusahaan-perusahaan tersebut makin fokus pada bisnis intinya dan bagian-bagian pelengkap lainnya diusahakan sebisa mungkin di-outsource ke perusahaan lain.

Kalaupun sudah terbentuk unit-unit bisnis pelengkapnya maka biasanya dijadikan anak-anak perusahaan yang posisinya pun menjadi pihak outsourcer dan secara mandiri harus menjadi profit center bagi organisasinya.

Maka dapat kita lihat bahwa semakin lama demi memenuhi tuntutan untuk beradaptasi dengan kondisi persaingan bisnis, outsourcing menjadi trend masa bisnis mutakhir dan semakin berkembang di masa depan.

Beberapa contoh berikut ini mungkin dapat menjadi gambaran bagi kita tentang prospek bisnis tersebut.

Boneeto, produk susu instan kemasan yang ditujukan untuk pasar anak-anak pra remaja produksi perusahaan asing asal New Zealand melakukan kerjasama outsourcing dengan produsen susu lokal di negara ini yang sebenarnya adalah kompetitor di pasaran.

Namun perusahaan asing tersebut tetap yakin bahwa mereka memiliki keunggulan khusus dan tetap fokus pada konsep pemasarannya daripada alih-alih mengambil resiko besar berinvestasi dengan membangun pabrik pengolahan susu di Indonesia.

Setidaknya jika kemudian menurut analisis bisnisnya di masa-masa awal pemasaran produknya di Indonesia terjadi kerugian maka mereka dapat segera menghentikan kerjasama outsourcing-nya tanpa harus terkena kerugian yang cukup besar jika harus mengembangkan seluruh komponen usahanya dari hulu ke hilir.

Contoh lainnya adalah jaringan restoran siap saji Kentucky Fried Chicken yang lisensi nasional di Indonesianya dipegang oleh PT. Fastfood Indonesia.

Daripada pusing-pusing memikirkan proses penyimpanan dan distribusi logistiknya yang tentunya memerlukan investasi dan mengundang resiko kerugian yang cukup besar maka mereka melakukan kerjasama dengan Wira Logistik untuk warehousing dan distribusi.

Dalam bisnis teknologi informasi pun memiliki prospek yang cukup cerah di masa depan. Apalagi teknologi informasi adalah dunia yang perubahan paradigma dan solusinya bergerak sangat cepat.

Maka tentunya para pengguna barang/jasa teknologi informasi akan lebih minim resiko jika mereka melakukan kerjasama outsourcing.

Dengan waktu kerjasama yang relatif pendek, sistem pembayaran yang luwes dan skema kerjasama yang dapat dihentikan di tengah masa kerjasama, para pelaku usaha akan cenderung memilih solusi tersebut dibandingkan jika harus secara mandiri membangun divisi yang khusus mengelolanya.

Sekalipun skema outsourcing ini banyak menyimpan cerita yang painfull akan tetapi masih banyak juga cerita successfull yang lain.

Hal terpenting dalam melakukan kerjasama outsourcing adalah skema kerjasamanya. Kalkulasikan secara rinci dan carilah sebanyak-banyaknya referensi serta undanglah sebanyak-banyaknya penyedia jasa/barang dengan sistem tersebut.

Maka harapan memperoleh solusi yang lebih minim resiko finansial serta hasil yang lebih efektif dalam meningkatkan akselerasi serta sinergi aktivitas bisnis tentunya akan mendorong peningkatan laba perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jadi jangan ragu untuk menggunakan sistem outsourcing dalam bisnis Anda selama hal tersebut di atas dilaksanakan.

Plus Anda pun yang ingin menyediakan jasa outsourcing harus memiliki visi dan misi serta kemauan belajar yang tiada henti karena setiap saat penggunanya akan dengan mudah berpindah ke para pesaing yang lebih baik.


Buruh Mengadu ke DPRD Sidoarjo, Permasalahkan Ketentuan Outsourcing

Juli 10, 2008

Sumber : ANTARA News
Puluhan buruh mengadu ke Kantor DPRD Sidoarjo, Jumat, meminta agar ikut membantu memperjuangkan nasib mereka yang dikebiri perusahaan. *

Buruh yang “ngluruk” kantor dewan itu masing-masing dari PT Wahana Lentera Raya di Jalan Flamboyan, Porong dan PT Jasa Karya Mulia, perusahaan outsourcing yang mempekerjakan buruh di PT Wahana Lentera Raya, di Perumahan Delta Sari Indah, Waru.

Aksi demo berlangsung damai. Jumlah buruh yang sedikit membuat aparat kepolisian dari Polsekta dan Polres Sidoarjo tidak terlalu sibuk melakukan pengamanan.

Buruh juga diperkenankan masuk ke areal kantor dewan. Menjelang siang, perwakilan buruh diterima Ketua DPRD Sidoarjo, Arly Fauzi untuk menyampaikan aspirasinya.

Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSPPAR) SPSI Sidoarjo, Moch. Ali Hasan, SPd, SH usai pertemuan mengatakan, buruh yang didampingi federasinya mengadu ke dewan mengusung tuntutan yang berbeda.

Buruh PT Wahana Lentera Raya meminta perusahaan segera mengangkat buruh menjadi karyawan tetap. Mereka sudah bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun tidak kunjung dinaikkan statusnya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap.

Perusahaan ini, menurut Hasan, melanggar UU No.13/2003, karena pekerja dikontrak terus menerus, ditempatkan di bagian produksi utama dan di-PHK sepihak bagi pekerja yang mempermasalahkan status.

“Buruh perusahaan ini juga mempermasalahkan Jamsostek dan bayaran saat masuk kerja sebesar Rp10 ribu. Tuntutan-tuntutan inilah yang dibawa teman-teman ke kantor dewan,” kata Hasan.

Sedangkan, pekerja PT Jasa Karya Mulia, perusahaan outsourcing di PT Wahana Lentera Raya, menurut Hasan, mempermasalahkan kebijakan “aneh” di perusahaannya.

Kebijakan itu antara lain pekerja sebelum bekerja diwajibkan membayar Rp450 ribu, pekerja yang belum habis masa kontraknya dikeluarkan tanpa alasan yang jelas dan pekerja bertanda-tangan kontrak dengan kertas kosong.

Hasil pertemuan perwakilan buruh dengan dewan, lanjut dia, DPRD menyesalkan banyaknya pelanggaran perusahaan outsourcing dan berjanji akan menertibkan pelanggaran-pelanggaran itu lewat pemerintah kabupaten dalam hal ini Disnaker.

“Perwakilan Disnaker Sidoarjo yang ikut dalam pertemuan itu yakni Rusli Pardede (bagian pengawasan) dan Joni Astono (bagian mediasi) mengatakan sudah memproses laporan buruh,” katanya.

Dalam pertemuan itu juga terungkap masalah ini akan disidang di Kantor Disnaker, 17 Juni nanti.

Hasan berharap dua perusahaan itu tidak mempersulit buruh, tapi mau berdamai untuk mengabulkan semua tuntutan buruh. Pasalnya, tuntutan buruh sudah diatur undang-undang.(*)

*Foto Hanya Ilustrasi


Kenaikan UMR 2009

Juli 10, 2008

Sumber : indosiar.com, Jakarta -

Erman Suparno mengakui berdasarkan hasil survey pasar yang diterimanya dari departemen perdagangan, akibat kenaikan harga BBM hanya mampu menaikan harga barang hingga 5 – 10 persen. “Kenaikan itu hampir tidak berpengaruh” ujar Erman di kantor Kementrian Kesejahteraan Rakyat, Senin (09/6).

Beberapa sektor industri menrutnya telah menaikkan tunjangan secara bervariasi kepada karyawan mereka setelah terjadinya kenaikan harga BBM. Seperti yang dilakukan di sektor industri garmen dan usaha sepatu pemberian tunjangan naik 15 – 20 persen, makanan minuman naik 20 – 25 persen, industri obat obatan dan keramik termasuk rokok naik 15 – 20 persen.

“Kenaikan itu atas kebijakan dari para pengusaha yang tergabung dalam apindo maupun serikat pekerja” katanya.

Namun usulan Erman itu diserahkan kepada dewan pengupahan pusat dan daerah, “Apakah memiliki perhitungan sendiri setelah menkalkulasi inflasi dan biaya hidup didaerahnya masing-masing”.


Jaminan Kompensasi PHK dan Keberlangsungan Dunia Usaha

Juni 26, 2008

Sumber : APINDO

Sepanjang tahun 2007 isu jaminan kompensasi PHK dan keberlangsungan dunia usaha menjadi isu krusial yang menjadi soroton utama banyak pihak khususnya dari kalangan dunia usaha, pekerja/ buruh dan pemerintah.
Hal ini semakin menghangat ketika Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Program Jaminan Kompensasi PHK dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Perhitungan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak mulai digulirkan oleh pemerintah. Bagaimana sebenarnya sikap dunia usaha terhadap jaminan kompensasi PHK untuk keberlangsungan usaha mereka?

Jaminan Kompensasi PHK (sering disebut pesangon) mempunyai arti sangat penting bagi dunia usaha. Bagi pengusaha, pesangon pada dasarnya adalah biaya yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh sebagai kewajiban bila terjadi PHK. Pesangon seutuhnya merupakan biaya kompensasi PHK yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Kompensasi PHK merupakan salah satu dari beberapa Jaminan Sosial Tenaga Kerja, oleh karena itu perlu kajian yang komprehensif dan terintegrasi termasuk didalamnya harmonisasi dan penyempurnaan peraturan perundangan.

Disamping kebijakan pengupahan, kebijakan kompensasi PHK manfaat pasti yang merupakan fungsi turunan gaji, berakibat mempengaruhi iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Besaran kompensasi PHK berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk salah satu tertinggi di dunia. Bila dilihat secara seksama, besaran kompensasi PHK di UU No. 13 Tahun 2003 ini naik 2 (dua) kali lipat dari kebijakan tahun 1996 dan 3 (tiga) kali lipat dari kebijakan tahun 1986. Tingginya kompensasi PHK manfaat pasti akan lebih menguntungkan pekerja berpenghasilan tinggi ketimbang meningkatkan kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah. Seyogyanya kebijakan ini ditinjau lagi dan disesuaikan agar lebih adil dan setara dengan negara lain.

Kebijakan kenaikan uang pesangon secara signifikan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat dimana penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas adalah kebijakan yang tidak tepat. Sementara banyak negara di Amerika Latin mereformasi uang pesangon, di Indonesia justru sebaliknya – mengambil kebijakan yang berlawanan dengan menaikannya secara sangat signifikan.

Kompensasi PHK

Besaran Kompensasi PHK menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar +/- 13% upah (hasil penelitian Universitas Padjadjaran Bandung) adalah terlalu besar baik bagi pemberi kerja maupun dalam praktek bisnis pada umumnya. Komposisi dari 13% tersebut terdiri dari uang pesangon 9 %, uang penggantian hak 1,5 % dan uang penghargaan masa kerja 2,5 %. Dari besaran ini, jika ditelaah lebih lanjut maka akan diketahui bahwa penghargaan masa kerja tumpang tindih dengan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun (substansi sama nama berbeda).

Tujuan, alokasi besaran, dan sifat manfaat (manfaat pasti / iuran pasti) atas kompensasi PHK tidak tepat. Pesangon dan uang penggantian hak seharusnya didefinisikan sebagai uang tunggu untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Besaran maximum adalah 6 bulan disesuaikan dengan masa kerja dan tingginya upah (ketentuan ceiling atau degresif sesuai PTKP). Diperkirakan alokasi untuk ini adalah sekitar 2-3% upah. Penghargaan Masa Kerja (PMK) lebih tepat ditempatkan dalam posisi Dana Pensiun Wajib (Public Pension Fund). Kontribusinya menyesuaikan dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilakukan sharing dengan Pekerja.

Pemisahan dana pensiun yang bersifat publik (Public Pensiun Fund) yang wajib dan dana pensiun privat (Private Pension Fund) yang bersifat sukarela. Dana pensiun publik sifatnya wajib dan kontribusinya sharing antara pemberi kerja dan pekerja – menyesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Porsi pemberi kerja mungkin 7-10% upah (sebagai kompromi penyesuaian UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) namun ada batasan ceiling. Untuk level gaji diatas ceiling – pemberi kerja tidak wajib berkontribusi. Porsi gaji diatas ceiling ini diatur dalam dana pensiun privat yang sifat kontribusinya sukarela.

Dana pensiun seyogyanya menganut manfaat: iuran pasti (seperti yang ada sekarang) dan manfaatnya dibayarkan secara berkala. Dana pensiun manfaat pasti sangat berpotensi insolven dimasa mendatang sebagaimana terjadi di banyak negara lain (catatan: Taspen juga menganut manfaat pasti dan saat ini dalam posisi insolven). Penyesuaian dana pensiun dari manfaat pasti ke iuran pasti berarti harus merevisi UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Usulan ini diharapkan tidak merubah % besaran manfaat (kecuali bagi penghasilan diatas batas ceiling) namun hanya merelokasi besaran manfaat dan saat pemberian manfaat agar kompensasi PHK lebih proporsional dan bermanfaat.

Bagi pengusaha, memberikan tanda penghargaan yang dikaitkan dengan berakhirnya hubungan kerja pada dasarnya tidak menjadi masalah. Namun dalam praktek perundang-undangan sekarang, biaya pengakhiran hubungan kerja menjadi beban yang disebabkan karena pengaturan yang tumpang tindih, misalnya beberapa istilah terkait yang notabene adalah “cost” bagi pengusaha, yaitu : program pensiun dikaitkan dengan usia, jaminan hari tua dikaitkan dengan usia, kompensasi PHK (UP, UPMK, UPH) disamping dengan usia (masa kerja) juga terkait dengan PHK oleh berbagai sebab dan alasan. Bila semua hal-hal tersebut di atas akan disatukan dengan program asuransi kompensasi PHK, idealnya tidak ada istilah atau sistem yang lain yaitu asuransi PHK

Rekomendasi Tim Kajian Akademis

Jika mengacu kepada rekomendasi Tim Kajian Akademis 5 Universitas (UGM, UI, USU, Unpad dan Unhas) terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya terkait masalah PHK dan pesangon maka perlu dipikirkan kembali besaran Uang Pesangon (UP) & Uang Penghargaan Masa Kerja(UPMK) dalam UU 13/2003 yang berlaku tanpa terkecuali. Bila upah pekerja cukup tinggi dan masa kerja lama maka kompensasi PHK yang harus dibayarkan akan memberatkan pengusaha dan ini tidak sesuai lagi dengan semangat pemberian yang diperuntukkan bagi penghargaan masa kerja dan kompensasi biaya sosial akibat status dari bekerja menjadi menganggur serta fungsi uang pesangon sebagai safety net.

Besaran uang pesangon yang dirasa memberatkan bagi pengusaha yang tercantum dalam Pasal 164 (3) UU 13/2003 perihal PHK disebabkan efisiensi diusulkan untuk dihilangkan dengan pertimbangan efisiensi ekonomi di Indonesia akan menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan negara dikawasan Asia lainnya.

Perkembangan RPP Kompensasi PHK

Pasal 156 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ha tersebut Pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Kompensasi PHK, yaitu : RPP tentang Program Jaminan PHK dan RPP tentang Perubahan Perhitungan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja. RPP Kompensasi PHK ini dianggap sangat penting bagi dunia usaha khususnya untuk peningkatan iklim investasi dan daya saing dalam berusaha di Indonesia serta memberikan kepastian hukum (jaminan) pembayaran kompensasi PHK dalam hal terjadi PHK.

Sikap APINDO-KADIN terhadap RPP Kompensasi PHK

APINDO dan KADIN Indonesia sangat berkepentingan dalam pembahasan RPP Kompensasi PHK. Diharapkan dengan adanya RPP mengenai Kompensasi PHK yang memberikan manfaat lebih baik bagi dunia usaha akan membantu peningkatan iklim investasi di Indonesia. RPP Kompensasi PHK nantinya harus tidak lebih memberatkan dari pada aturan dalam Pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada awal pembahasan mengenai RPP Pesangon, APINDO dan KADIN Indonesia mengambil sikap sebagai berikut : Pesangon maksimal 6 bulan upah, ceiling wages 5 (lima) kali PTKP, yang dicover hanya uang pesangon saja, UPMK dan UPH diselaraskan dengan UU terkait, yaitu UU Jamsostek dan Dana Pensiun serta kewajiban bayar bagi perusahaan yang labor intensif hanya 1 (satu) kali uang pesangon. Dalam perkembangannya, APINDO dan KADIN Indonesia melakukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan Asosiasi Asuransi dan Asosiasi DPLK. Dari hasil penghitungan sementara didapatkan data bahwa beban yang harus ditanggung pengusaha dalam hal terjadi PHK sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila diasuransikan masih tetap besar.

Prospek RPP Kompensasi PHK

RPP Kompensasi PHK secara prinsip harus tetap mengacu kepada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (5) “Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dan tidak menghidupkan Pasal 6 ayat (2) UU 3/1992 tentang Jamsostek.

Idealnya kompensasi PHK dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja memperoleh hak-haknya. Kekhawatiran yang muncul bila kompensasi PHK ini dianggap terlalu membebani, maka nasibnya akan sama dengan UU Jamsostek (saat ini hanya 25% perusahan yang mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek). RPP Kompensasi PHK ini seharusnya mengarah ke penciptaan iklim investasi yang lebih baik dengan tidak memberatkan dunia usaha. Jika seluruh aspek baik positif maupun negatif terkait dengan RPP Kompensasi PHK ini dapat diperhatikan dan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi carut marut hubungan industrial di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan dunia usaha. Semoga ! (Didik Mas’adi)


Erman Perintah Dirjen PHI Dalami Kasus Buruh Adidas

Juni 26, 2008

Jakarta-RoL — Menakertrans Erman Soeparno memanggil George Krebelder (Country Manager Adidas Indonesia), Hariyanto (Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia, Apresindo) dan Hendrik Sasmito (Ketua Sport Shoes Apresindo) terkait akan dihentikannya kontrak pemesanan sepatu antara pemegang merek Adidas dengan pemasok PT Prima Inreksa Industries di Tangerang.

Erman di Jakarta, Jumat, mengatakan dari pertemuan tersebut terungkap bahwa Adidas tidak ada masalah dengan dijadikannya Indonesia sebagai tempat memproduksi sepatunya. Permasalahannya ada pada manajemen PT Prima Inreksa Industries (PII).

“Saya selaku Menteri telah menugaskan Dirjen PHI (Pembinaan hubungan Industrial) dan Jaminan Sosial Depnakertrans untuk mengundang manajemen PT PII untuk mengklarifikasi dan menanyakannya juga ke serikat pekerja perusahaan itu,” kata Erman.

Dijelaskannya, Adidas tidak akan hengkang dari Indonesia. Sebaliknya, akan mengembangkan usaha di Sukabumi. Namun demikian Adidas juga berkenan memberikan order ke pabrik PT PII dengan syarat ada perbaikan manajemen, termasuk manajemen keuangan.

“Jadi, nanti apakah PT PII itu yang melanjutkannya, atau perusahaan baru yang akan mengambilalih (take over) atau mengundang manajemen baru, masih dalam proses perundingan. Juga dipertimbangkan keterlibatan bank yang memberi kredit usahanya,” kata Erman.

Menteri juga menjelaskan Goerge sangat peduli dengan 6000karyawan di PT PII. Yang menjadi pertimbangan, bagaimana agar perusahaan itu tetap eksis sehingga para buruh masih bisa tetap bekerja.

Kedua, Erman mengingatkan bahwa jika terjadi sesuatu, maka yang paling utama adalah tidak terjadi PHK. “Kalau terjadi apa-apa,maka perusahaan PT PII yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan UU No.13/2003.” kata Erman. Dia menambahkan, bahwa permasalahan pada PT PII adalah salah mengelola (mismanajemen).

Menteri mengaku belum bisa menjelaskan secara detil karena manajemen PT PII akan segera dipanggil. “Tetapi saya membaca laporan sementara dari pihak Adidas bahwa sudah terjadi mismanajemen di partnernya lokal itu. Yah, mirip-mirip kasus perusahaan Dong Yang. Bedanya, ini kan pemiliknya dari dalam negeri jadi tidak lari, kalau Dong Yang kan lari,” kata Erman.

Dia berharap jika pabrik baru Adidas berdiri di Sukabumi maka akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar, yakni hingga puluhan ribu. “Jadi saya sebut kasus Adidas ini mismanajemen yang terkait dengan masalah perbankan. Jadi penyelesaiannya tidak hanya diselesaikan antara manajemen PT PII dan Adidas, tapi juga antara PT PII dengan perbankan (BNI),” demikian Erman.


*Foto hanya ilustrasi


Bisnis outsourcing di Jatim cerah

Juni 26, 2008


Bisnis outsourcing di Jatim cerah

Sumber :Bisnis Indonesia

Perusahaan pengerah tenaga outsourcing di Jawa Timur berpeluang meningkatkan volume penyediaan pekerja kontrak, menyusul kian tingginya penggunaan alih daya di kalangan perusahaan menengah besar yang kini sedikitnya 50%.

Namun, perusahaan pengguna di Jatim cukup selektif memilih pengerah outsourcing yakni yang harus mengikutsertakan pekerja kontrak itu dalam program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), karena tidak ingin mengalami masalah dengan pekerja.

Ketua Forum Komunikasi Personalia Jawa Timur Emil Susanto mengakui kalangan perusahaan di Jatim cenderung menggunakan tenaga outsourcing, karena aturan pemerintah, melalui UU No. 23/2003, membolehkan perekrutan pekerja sistem kontrak.

Menurut dia, berdasarkan UU itu pula, perusahaan di Jatim umumnya memanfaatkan tenaga outsourcing yang tidak terkait langsung dengan bisnis inti. Tenaga yang direkrut, semisal, satpam atau sopir, sedangkan di bagian produksi bukan pekerja kontrak.

“Penggunaan tenaga outsourcing di kalangan perusahaan skala menengah besar di Jatim saat sekarang sedikitnya 50%, dan pada tahun-tahun mendatang bisa meningkat lagi. Maka peluang perusahaan pengerah tenaga outsourcing semakin besar,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Emil menambahkan perusahaan pengguna tenaga outsourcing cukup selektif memilih perusahaan pengerah tenaga outsourcing. Perusahaan pengerah tenaga outsourcing yang dipilih adalah yang memenuhi hak-hak pekerja, termasuk diikutkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

“Perusahaan pengguna tenaga outsourcing tidak ingin menghadapi masalah dengan pekerja/buruh maupun dengan instansi pemerintah/Dinas Tenaga Kerja, maka hak-hak pekerja harus dipenuhi,” paparnya.

Punya keahlian

Kepala PT Jamsostek (Persero) Cabang Surabaya Darmo, Miaryono, mengakui perusahaan di Surabaya cenderung memanfaatkan tenaga outsourcing, dengan kriteria memiliki keahlian tertentu seperti sopir dan satpam dan harus dilindungi dengan Jamsostek. Hal itu disebabkan oleh perusahaan pengguna tenaga outsourcing tidak mau menanggung risiko manakala pekerja kontrak itu menghadapi kecelakaan kerja.

“Sekitar 30% dari total pekerja peserta program Jamsostek yang kami himpun merupakan tenaga outsourcing, keikutsertaannya dalam program ini dibayar oleh perusahaan pengerah tenaga outsourcing,” tuturnya kepada Bisnis, kemarin.

Sebelumnya, Direktur Program Eksekutif Magister Manager Bina Nusantara Jakarta, Irham A Dilmy, mengatakan tren penggunaan tenaga outsourcing ke depan akan menguat, dengan alasan mengurangi beban perusahaan.

“Penyebab tingginya penggunaan tenaga outsourcing dipicu tingginya upah pesangon yang harus dibayar perusahaan jika melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai UU No. 23/2003 tentang Ketenagakerjaan,” paparnya



ILO Gelar Pameran Foto dan Poster Potret Pekerja Anak Indonesia

Juni 26, 2008
Tahun 2004 ada sekitar 1,4 juta anak Indonesia berusia 10-14 tahun yang bekerja dan tidak bersekolah, sebagian besar bekerja di tempat yang membahayakan. Untuk kembali mengingatkan pentingnya menghentikan mempekerjakan anak-anak, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengadakan pameran foto dan poster ”Kerjaku, Duniaku: Potret Pekerja Anak di Indonesia”.

Ada 40 foto karya M Asrian Mirza dan mahasiswa anggota klub foto London School of Public Relations yang dipamerkan di Mal City Walk, Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta, 23 Juni-5 Juli 2008. Pameran yang dibuka Deputi Direktur ILO di Indonesia Peter van Rooij dan Atase Ketenagakerjaan Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Stanley Harsha, memperlihatkan anak-anak yang mencari nafkah di jalanan, di pertanian, anak-anak yang berisiko terjerat perdagangan narkoba, hingga anak yang dieksploitasi secara seksual. Menurut Van Rooij, pendidikan adalah jalan keluar bagi anak-anak itu untuk meraih masa depan dan orangtua mereka juga perlu mendapat pemberdayaan ekonomi. (NMP)

Sumber :Kompas.com- International Labour Organization (ILO) menggelar pameran foto dan poster dengan tema “Kerjaku, Duniaku: Potret Pekerja Anak di Indonesia” di Lobby City Walk Sudirman, Jakarta. Sebanyak 40 karya foto mengenai kisah anak-anak yang bekerja sejak usia dini ditampilkan pada pameran ini.
Foto-foto ini menggambarkan bentuk dan warna realitas kehidupan para pekerja anak dan eksploitasi terhadap anak. Selain foto pameran ini juga menampilkan sepuluh karya poster yang memberikan informasi mengenai kegiatan dan program-program ILO dalam mengatasi masalah pekerja anak.
Pameran ini bertujuan untuk mendorong minat dan kesadaran masyarakat dalam menangani isu-isu di atas, serta sebagai forum dialog sosial dalam menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak. Pemeran yang akan berlangsung hingga 5 Juli 2008, juga akan di isi dengan diskusi yang rencanya akan diadakan pada tanggal 27 Juni 2008 dan 3 Juli 2008.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 78 pengikut lainnya.