Tata Cara Perijinan Perusahaan penyedia Jasa Pekerja/Buruh

KEPMEN NO. 101 TH 2004

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.101/MEN/VI/2004

TENTANG

TATA CARA PERIJINAN
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.

bahwa sebagai pelaksana Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA/BURUH.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Perusahaan adalah

Pasal 2

(1)

Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh.

Untuk mendapatkan ijinoperasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh perusahaan menyampaikan permohonan dengan melampirkan:

a.

copy pengesahan sebagai badab hukum berbentuk Perseorangan Terbatas atau Koperasi;

(3)

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah menerbitkan ijin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 30m (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 3

Ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku di seluruh Indonesia untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 4

Dalam hal perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberian pekerjaan kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat :

a.

jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan jasa;

b.

penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerrjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul manjadi tanggung jawab perusahaan -enyedia jasa pekerja/buruh;

c.

penegasan bahwa perusahaan penydia jasaja/burh bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerja yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Pasal 5

(1)

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus didaftarkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan

(2)

Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerjaan/buruh melaksanakan pekerjaan pada perusahaan pemberi kerja yang berada dalam wilayah lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu proinsi, maka pendaftaran dilakukan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.

(3)

Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan pada perusahaan pemberi kerja yang berada dalam wilayah lebih dari satu provinsi, maka pendaftaran dilakukan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.

(4)

Pendaftaran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus melampirkan draft perjanjian kerja.

Pasal 6

(1)

Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pejabat instansi yang bertanggung jawaab di bidang ketenagakerjaan melakukan perjanjian tersebut;

Pasal 7

(1)

Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak mendaftarkan perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, maka instansi yang bertanggung jawab di bdang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencabut ijin operasional perusahaan penyedia jasa keperja/buruh yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Dalam hal ijin operasional dicabut, hak-hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 8

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2004

 

MENTERI
TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

 

 

JACOB NUWA WEA

http://www.nakertrans.go.id/perundangan/kepmen/kepmen_101_2004.php

About these ads

20 Balasan ke Tata Cara Perijinan Perusahaan penyedia Jasa Pekerja/Buruh

  1. Kemas Dahlan mengatakan:

    Mohon dengan hormat pada pihak yang berwenag kiranya dapat memberikan bentuk /format ;
    1). Surat permohonan mendapatkan ijin operasi sebagai
    perusahaan penyedia tenaga kerja
    2). Bentuk surat pendaftaran perjanjian bersama

    Sekian , terima kasih

  2. eko mengatakan:

    mohon penjelasannya mengenai pasal 2 dan pasal 3. yang mana pada pasal 2 tertera “….perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh”, sementara pada pasal 3 tertera “Ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku di seluruh Indonesia untuk jangka waktu yang sama.” yg jadi pertanyaan apakah bila sudah mempunyai izin operasional dari suatu daerah/ kabupaten itu memang berlaku untuk seluruh indonesia? yang mana berarti perusahaan outsourc tsb tdk perlu lagi membuat izin operasional di daerah/ kabupaten kota. mohon pencerahannya. terima kasih

  3. Era Brianto mengatakan:

    Pertanyaan saya :
    1. Ijin apa saja yang perlu saya buat jika saya ingin mendirikan perusahaan outsourcing sekaligus penyedia jasa training/pelatihan untuk tenaga penjualan?
    2. Bagaimana prosedurnya?
    3. Berapa biaya yang harus dikeluarkan?
    4. Jika saya membuat semua perijinan di Kabupaten Pati – Jawa Tengah, apakah bisa digunakan untuk beroperasi di Jakarta?
    Terimakasih untuk informasinya.

  4. dewi mengatakan:

    mohon informasi untuk:
    1. ijin mendirikan perusahaan outsourcing cleaning service dan bagaimana prosedurnya
    2. biaya yang diperlukan
    3. prosedur kerja untuk outsourcing cleaning service

    tolong kirimkan balasan ke email saya

    terima kasih

  5. putri lia mengatakan:

    Pertanyaan saya :
    1. Ijin apa saja yang perlu saya buat jika saya ingin mendirikan perusahaan outsourcing sekaligus penyedia jasa training/pelatihan untuk tenaga penjualan?
    2. Bagaimana prosedurnya?
    3. Berapa biaya yang harus dikeluarkan?
    4. ijin mendirikan perusahaan outsourcing cleaning service dan bagaimana prosedurnya
    5. biaya yang diperlukan
    6. prosedur kerja untuk outsourcing cleaning service

    tolong kirimkan balasan ke email saya

    terima kasih

  6. ali mengatakan:

    Pertanyaan saya :
    1. Ijin apa saja yang perlu saya buat jika saya ingin mendirikan perusahaan outsourcing sekaligus penyedia jasa training/pelatihan untuk tenaga spg?
    2. Bagaimana prosedurnya?
    3. Berapa biaya yang harus dikeluarkan?
    4. ijin mendirikan perusahaan outsourcing spg dan bagaimana prosedurnya
    5. biaya yang diperlukan
    6. prosedur kerja untuk outsourcing spg

    tolong kirimkan balasan ke email saya

    terima kasih

  7. Edy mengatakan:

    Pertanyaan saya :
    1. apakah perusahaan konsultan yang menaruh orang dipemakai jasa juga harus mempunyai surat ijin tersebut?
    2. Pengurusan suratnya dimana? (domisili di Jakarta Selatan)
    3. Berapa biaya yang dibutuhkan?

    tolong kirimkan balasan ke email saya

    Terima kasih

  8. Venny Tresia mengatakan:

    Apa betul perusahaan outsourcing tidak akan diijinkan lagi oleh Menaker Muhaimin ?

  9. tri.gusti mengatakan:

    Saya seorang pelaut dan saya dipercaya oleh perusahaan singapore dan malaysian untuk mengirim crew indon di kapal mereka.mohon bantuannya

    Pertanyaan saya :
    1. Ijin apa saja yang perlu saya buat jika saya ingin mendirikan perusahaan outsourcing ?
    2. Bagaimana prosedurnya?
    3. Berapa biaya yang harus dikeluarkan?
    4. Jika saya membuat semua perijinan di Mojokerto Jat-im, apakah bisa digunakan untuk beroperasi di Jakarta?
    Terimakasih untuk informasinya.

    email :tri.gusti_boreno@yahoo.co.id

  10. hendra firmansyah mengatakan:

    Pertanyaan saya :
    1. Ijin apa saja yang perlu saya buat jika saya ingin mendirikan perusahaan outsourcing sekaligus pengelola cleaning service?
    2. Bagaimana prosedurnya?
    3. Berapa biaya yang harus dikeluarkan?
    4. ijin mendirikan perusahaan pengelolaan cleaning service,ME dan pengadaan dan bagaimana prosedurnya
    5. biaya yang diperlukan

    tolong kirimkan balasan ke email saya hendra.area2@gmail.com

    terima kasih

  11. estu purna irawan, ST mengatakan:

    bagaimana cara pertama kali mendirikan perusahaan?

  12. arrya denny mengatakan:

    Pertanyaan saya :
    1. Ijin apa saja yang perlu saya buat jika saya ingin mendirikan perusahaan outsourcing sekaligus pengelola cleaning service?
    2. Bagaimana prosedurnya?
    3. Berapa biaya yang harus dikeluarkan?
    4. ijin mendirikan perusahaan pengelolaan cleaning service,ME dan pengadaan dan bagaimana prosedurnya
    5. biaya yang diperlukan

    tolong kirimkan balasan ke email saya : arryad@gmail.com

    terima kasih saya ucapkan

    Wassalam

  13. Riani mengatakan:

    Pertanyaan saya :
    1. Ijin apa saja yang perlu saya buat jika saya ingin mendirikan perusahaan outsourcing untuk security?
    2. Bagaimana prosedurnya?
    3. Berapa biaya yang harus dikeluarkan?

    Mohon jawabannya dikirimkan ke alamat email saya di hijriani@procon-multimedia.com.

    Terima kasih sebelumnya
    -Riani-

  14. Tengku Putra mengatakan:

    Saya seorang Spa Counsultant dan saya dipercaya oleh Beberapa Industri dibidang Perhotelan di beberapa negara untuk menyediakan Tenaga Spa Therapist Dan Spa Manager yang terlatih dan berpengalaman dan dengan ini saya ingin mengehtahui prosedur dan persyaratan untuk pengurusan ijin outsourcing di Daerah Bali .mohon bantuannya

    Pertanyaan saya :
    1. Ijin apa saja yang perlu saya buat jika saya ingin mendirikan perusahaan outsourcing ?
    2. Bagaimana prosedurnya?
    3. Berapa biaya yang harus dikeluarkan?
    4. Surat permohonan mendapatkan ijin operasi sebagai
    perusahaan penyedia tenaga kerja

    Mohon dengan hormat pada pihak yang berwenag kiranya dapat memberikan bentuk /format ;

    • Sang Elang mengatakan:

      Mohon yang membaca untuk membantu saya dalam hal ini ..

    • deddy mengatakan:

      bagaimana kalau kita kerja sama saja pak,,saya punya perusahaan outsorcing dan perizinan lengkap, projectnya dari bapak

      • Tengku Putra mengatakan:

        mungkin sangat baik tawaran yang Bapak Deddy tawarkan .. Mengingat penghematan waktu yang bisa saya lakukan dengan cara kerja sama … dan jika Bapak Deddy tertarik untuk kerja sama dalam hal penyediaan tenaga kerja profesional untuk dunia pariwisata dan perhotelan .. Dengan ini saya tunggu kelanjutan komunikasi mengenai kerja sama ini .
        Bapak bisa menghubungi langsung ke nomor saya : 081999011022 atau kirimkan email langsung ke alamat saya: putrajobs@yahoo.com

  15. cara membuat website mengatakan:

    Hello everyone, it’s my first pay a quick visit at this site, and piece of
    writing is really fruitful in support of me, keep up posting these articles.

  16. sumarno mengatakan:

    syarat mendirikan outsourcing security.berapa biaya yang harus dikeluarkan?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 83 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: