KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

KEPMEN NO. 100 TH 2004

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : KEP.100/MEN/VI/2004

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (8) Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu;

 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

  2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap

  3. Pengusaha adalah :
    a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;.
    b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
    c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

  4. Perusahaan adalah :
    a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
    b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

  5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

(1) Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu.

 

BAB II

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI
ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG PENYELESAIANNYA
PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

 

Pasal 3

(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.
(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saaat selesainya pekerjaan.
(4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.
(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.
(7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.
(8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian.

 

BAB III

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN

Pasal 4

(1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.

(2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

Pasal 5

(1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman.

(2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 6

Pengusaha yang mempekerjaan pekerja/buruh berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus membuat daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 7

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dilakukan pembaharuan.

 

BAB IV

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PRODUK BARU

Pasal 8

(1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun.

(3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan.

Pasal 9

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.

 

BAB V
PERJANJIAN KERJA HARIAN ATAU LEPAS

Pasal 10

(1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.

(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.

(3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Pasal 11

Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya.

Pasal 12

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.

(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat :

  1. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.

  2. nama/alamat pekerja/buruh.

  3. jenis pekerjaan yang dilakukan.

  4. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

(3) Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.

 

BAB VI

PENCATATAN PKWT

Pasal 13

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.

Pasal 14

Untuk perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka yang dicatatkan adalah daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB VII
PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT

Pasal 15

(1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

(2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

(3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.

(4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.

(5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

 

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kesepakatan kerja waktu tertentu yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.

 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di jakarta
pada tanggal 21 Juni 2004

 

MENTERI
TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

 

 

JACOB NUWA WEA

About these ads

28 Balasan ke KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

  1. teguh mengatakan:

    Gimana ketentuan pelaksanaan PKWT untuk bidang kelistrikan? Saya outsourcing di PT. PLN(Persero), saya dinaungi perusahaan jasa tenaga kerja A akan tetapi setiap tahun habis kontrak dengan perusahaan jasa naker A berganti dengan kontrak baru dengan perusahaan B pada tempat kerja yang sama ( PT. PLN (Persero) ), tanpa ada pesangon (kontrak per tahun) ? Adakah ketentuan tentang hal tersebut?

  2. Wahyu mengatakan:

    apa bedanya PKWT dan PKWTT? yg saya alami adalah sama saja. cuma beda nama. status tetap outsourcing yg bekerja di tempatkan di perusahaan pengguna (user).

    • ikomatussuniah mengatakan:

      PKWT adalah perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau lebih gampangnya disebut tenaga kerja kontrak, sedangkan PKWTT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau disebut juga tenaga kerja tetap.Ketentuan PKWT diatur dalam Pasal 56-62 Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.Khusus ketentuan pekerjaan yang dapat dikategorikan PKWT ada di pasal 59. perbedaan antara karyawan PKWT dan PKWTT adalah pada; Tenaga kerja PKWT tidak berhak mendapatkan kompensasi saat PHK, sedangkan tenaga kerja PKWTT berhak mendapat kompensasi saat di PHK; Tenaga kerja PKWT dalam jamsostek tidak mendapat jaminan hari tua dan/atau pensiun, sedangkan tenaga kerja PKWTT jaminan asuransinya dalam jamsoostek tercover lengkap.akan tetapi tenaga kerja PKWT dapat berubah status nmenjadi tenaga kerja tetap dan berhak mendapatkan kompensasi PHK apabila dalam kondisi: perjanjian kerja dibuat secara lisan, jenis pekerjaan yang diperjanjikan bersifat terus menrus, pekerjaan yang diperjanjikan menyangkut core business, disyaratkan adanya masa percobaan, perjanjian kerja lewat 3 tahun termasuk perpanjangan kontrak. demeikian semoga bermanfaat. terimakasih.

  3. pet mengatakan:

    INILAH Indonesia …. sepertinya budaya kasta tak akan pernah sirnah !!!!
    semoga yang dzolim dibukakan pintu hatinya
    semoga yang di dzolimi diberi kesabaran dan ketenangan jiwa melebihi keserakahan kaum penindas
    Sabar ya mas, posisi aq jg seperti anda,

  4. Satpam PT.PIM mengatakan:

    Satpam PT.PIM ada yg di outsourcing ada juga yang dikaryawankan..sistem kotraknya ada yang PKWT,ada juga yang PKWTT.,ini benar tidak ada keadilan dari perusahaan,yang ingin di tanyakan apa di bolehkan sebagai satpam dipekerjakan dalam sistem kotrak PKWT.tolong di jelaskan

    • kiki mengatakan:

      ASSalammualaikum wr wb.. sebelumnya saya terangkan terlebih dahulu mana saja pekerjaan yg dapat di serahkan kepada perusahaan penyedia jasakan ..di dalam UUK dalam Pasal 65 disebutkan pekerjan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sbb:
      a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
      b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
      c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
      d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

      jd dapat disimpulkan bahwa satpam dapat di outsourcingkan. karena termasuk ke dalam syarat2 yg ada di dalam Pasal 65

      untuk mengenai hal apakah satpam dapat di PKWT kan atau tidak kita merujuk pada UUK dalam Pasal 59, karena satpam merupakan jenis pekerjaan yang non core bussines..

      semoga bermanfaat, maav jika masih terdapat kekurangan !!

  5. munandar mengatakan:

    Saya mempunyai masalah tentang PKWT. Kontrak kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja adalah 2 tahun begitu juga kontrak kerja perusahaan & karyawan dibuat 2 tahun. Pemberi kerja kemudian memperpanjang penerima kerja maksimal 3 bulan dengan alasan tender untuk pekerjaan tersebut sedang berlangsung. Pertanyaannya dengan membayarkan pesangan yang 2 tahun dengan 3 kali gaji apakah harus membayar pesangon kembali untuk masa yang 3 bulan tersebut. Sesuaikah pesangon yang telah saya bayarkan yaitu 3 kali mengingat setelah masuknya perusahaan yang baru karyawan tetap ditransfer ke perusahaan yang baru.

  6. Hendry mengatakan:

    PKWT; System yg sangat menyudutkan posisi buruh.

  7. DENDITYA mengatakan:

    berdasarka KEP.100/MEN/VI/2004 Pasal 13 “PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.”, apabila unsur ini tidak terpenuhi oleh perusahaan outsourcing, apakah ada sanksi-nya?

  8. mia 3RBT mengatakan:

    dari pada gak bisa makan mendingan terima aja deh…
    nasib…nasib….

  9. ade mengatakan:

    apakah suatu peraturan, UU, Keputusan Mentri dsb tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 Keputusan Mentri no 100 thn 2004 dinilai bertentangan dengan UUD 1945 YANG PADA SALAH SATUNYA mengatur tentang pekerjaan dan pendidikan yang layak untuk seluruh warga indonesia karena pada Keputusan tersebut tidak ada Jaminan bahwa sesorang yang terikat dengan PKWT terjamin Hidupnya apakah suatu Landasan Negara Seperti UUD 1945 patut ditentang

  10. yanto mengatakan:

    di perusahaan saya bekerja sistem pkwt yang gak jelas,,,,,
    karyawan yang sudah bekerja kontrak sudah sgt lama belum juga di angkat menjadi karyawan tetap,,,
    malahan untuk menghapus masa kerja kontrak di jadikan ke harian selama sebulan terus disambung kontrak lagi,,,,
    apakah ini yang di sebut keadilan bagi buruh?

  11. Jerry mengatakan:

    Apakah PKWT dapat dibenarkan jika waktu yang tertuang didalam PKWT tersebut tidak dijelaskan secara detail kapan berakhirnya kontrak kerja waktu tententu tsb dan hanya menyebutkan maksimal 2 tahun, dan bagaimana jika sebelum kurun waktu tersebut pekerjaan sudah dinyatakan selesai, misalnya 1,5 thn, apakan selisih waktu tersebut akan diperhitungkan sebagai ganti rugi ?
    Terima kasih.

  12. Jerry mengatakan:

    Thx b4

  13. Abdul Rachman mengatakan:

    Kl pekerjaannya sama dan terus menerus dikontrak seumur masa produktif dia itu bisa dikatagorikan sbagai PKWT tidak??

  14. dian mengatakan:

    saya si spk dikatakan untuk PKWTT, itu menurut aturan apakah ada batas maksimalnya??apakah selamanya hanya mendapat UMR saja??

  15. kopkaragro mengatakan:

    Saya bekerja di koperasi sebuah Bank Swasta, apakah untuk koperasi juga perlu izin usaha outsourching, seperti halnya deviden saham untuk koperasi juga tidak dikenakan pajak, terima kasih.

    Masrul Malik

  16. yati mengatakan:

    apakah PKWT PERLU DENGAN MATERAI?????????????? n apa dasarnya——————–

  17. imam mengatakan:

    apabila waktu tanda tangan kontrak kita melewati waktu habis kontrak selama 10 hari apa status kita akan berubah menjadi PKWTT?terus dasarnya apa?

  18. Pangestu Perwitosari mengatakan:

    saya mau tanya apa hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun pengusaha dalam PKWT?

  19. mulyono mengatakan:

    Malam bu, saya mau bertanya mungkin ada yang bisa menanggapi permasalahan saya ini. begini ceritanya : Apakah sms resign bisa menjadi dasar seseorang untuk di keluarkan ( di lakukan pemecatan/KK Online)??? Saya sangat mengharapkan sekali tanggapan dari anda.
    Terimakasih….

  20. corriana mengatakan:

    Saya mulai bekerja pada perusahaan BUMN sebagai TKWT (PKWT) selama 6bulan, dan baru berakhir, dua hari yang lalu atas permintaan atasan saya dinyatakan harus melalui 6bln masa TKWT dengan tidak ada jaminan bahwa akan diangkat calon karyawan.
    Penilaian atasan yang sangat subyektif serta tidak pernah memberikan kejelasan pekerjaan dan arahan, serta melakukan saya semena2 dengan perkataan mengancam tidak akan memperpanjang atau melanjutkan masa depan saya membuat saya stress menghadapi bulan Juli-Des 2012 masa TKWT yang kontraknya diulang kembali.
    Pertanyaan saya adalah Apakah TKWT itu dapat berlaku setiap 6 bulan?. Terimakasih atas penjelasannya

    • corriana mengatakan:

      Maaf, ada pertanyaan tambahan. Sebenarnya berapa lama minimal masa kerja untuk TKWT?. Apakah TKWT sama halnya dengan PKWT?

  21. manusia maha kampret mengatakan:

    apakah sebelum habis masa PKWT itu boleh Resign? truss, kalau boleh.. apakah ada denda/pinalti nya? thank..

  22. kukuh prasetyawan mengatakan:

    Saya bekerja di BUMN tepatnya di ptpn IX divisi tanaman musiman. Di perjanjian kontrak saya sebagai PKWT musiman. Tp status saya karyawan harian lepas. Yg mau saya tanyakan adalah saya sebenarnya karyawan musiman atau harian lepas menurut undang-undang. Dan saya mau tanya apa ada undang-undang tentang upah lemburyang menyatakan bahwa BUMN boleh mengatur sendiri upah lembur berdasarkan keadaan perusahaan.

  23. I’ll right away snatch your rss as I can’t in finding your e-mail
    subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any?

    Please permit me recognise so that I may subscribe.

    Thanks.

  24. edi mengatakan:

    salam
    maaf saudara/kawan semua saya ada beberapa pertanyaan tentang outsourcing:
    1.apa sebagai outsoucing bisa jadi karyawan tetap
    2.bagai seumpanya kita memutuskan kerja yg kita jalani sebagai outsourcing di perusahaan.
    terimakasih

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 83 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: